Breaking News
light_mode
Beranda » News » DPR Putuskan Semua Layanan BPJS PBI Dibayar Pemerintah Selama 3 Bulan ke Depan

DPR Putuskan Semua Layanan BPJS PBI Dibayar Pemerintah Selama 3 Bulan ke Depan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Strategynews.id – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR dan pemerintah telah bersepakat bahwa seluruh layanan kesehatan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus dibayar pemerintah selama 3 bulan ke depan.

Kesimpulan ini diambil usai kisruh penonaktifan BPJS PBI terhadap sejumlah peserta.

“DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” kata Dasco, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dasco menuturkan, DPR dan pemerintah juga sepakat, dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, Kemensos, Pemda, BPS, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru. 

DPR dan pemerintah, kata Dasco, juga sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat.

“DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU pemda,” ujar dia.

“DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju 1 data tunggal,” imbuh Dasco.

Jeritan Pasien

Dada Lala (34), nama disamarkan, dilanda kecemasan menjelang jadwal cuci darah rutin yang biasa ia jalani setiap Rabu dan Sabtu. Sesak napas mulai ia rasakan sejak mengetahui status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan miliknya mendadak nonaktif.

Nama Lala tiba-tiba tak lagi tercantum dalam basis data PBI BPJS Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatiasih, Bekasi. 

Hal itu ia ketahui saat hendak kontrol kesehatan pada Senin (2/2/2026) malam.

Padahal, hemodialisa tidak bisa ditunda. Ketika jadwal cuci darahnya pada Rabu (4/2/2026) terancam batal, kondisi Lala kian memburuk.

“Tiba-tiba per 1 Februari diputus. Besoknya jadwal HD. Sekarang saja sudah sesak napas. Kalau besok tidak ada HD, saya sudah tidak tahu lagi,” dikutip dari Kompas.com, Rabu (4/2/2026).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menko AHY: Pemerintah Kirim Alat Berat untuk Tangani Bencana di Sumatera

    Menko AHY: Pemerintah Kirim Alat Berat untuk Tangani Bencana di Sumatera

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah mengirim alat berat untuk membantu dan menangani bencana di wilayah Sumatera. “Kita kemarin sesegera mungkin mengirimkan alat-alat yang diperlukan, material sekaligus petugas di lapangan agar bisa mengerjakan itu dengan cepat. Proses pengiriman sudah dimulai, sudah dilakukan,” ujar AHY dalam […]

  • Kemdiktisaintek Lantik 11 Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pejabat Administrator

    Kemdiktisaintek Lantik 11 Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pejabat Administrator

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi melantik 11 pemimpin perguruan tinggi serta pejabat administator di lingkungan Kemdiktisaintek. Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang memimpin prosesi pelantikan yang digelar di kantor Kemdiktisaintek, Senin (6/10). Kepada pejabat yang baru dilantik, Sesjen Togar menyampaikan arahan untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan dengan profesional dan berintegritas. […]

  • Ibu Kota Politik IKN Jadi Sorotan DPR, Apa Bedanya dengan Ibu Kota Negara?

    Ibu Kota Politik IKN Jadi Sorotan DPR, Apa Bedanya dengan Ibu Kota Negara?

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyuarakan keraguan terhadap penggunaan frasa “Ibu Kota Politik” dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Perpres tersebut merupakan revisi dari aturan sebelumnya yang membahas Rencana Kerja Pemerintah. Menurut Khozin, frasa tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang IKN yang hanya menyebutkan fungsi pusat pemerintahan. “Di UU IKN spirit yang kita […]

  • Kemenag Luncurkan Aplikasi Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan

    Kemenag Luncurkan Aplikasi Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Kementerian Agama hari ini meluncurkan Early Warning System (EWS) Si-Rukun atau Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun. Ini merupakan aplikasi berbasis website yang bisa diakses melalui laman https://pkubpusat.kemenag.go.id/ews/login. Sistem ini disiapkan sebagai langkah preventif untuk mencegah dan mengatasi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan (KSBK). Aplikasi ini diharapkan bisa memudahkan warga untuk melapor jika mendeteksi potensi konflik […]

  • Prabowo Soroti Pusat Rehabilitasi Narkoba di RI Kurang: Harus Segera Ditambah

    Prabowo Soroti Pusat Rehabilitasi Narkoba di RI Kurang: Harus Segera Ditambah

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Presiden Prabowo Subianto menyoroti minimnya fasilitas rehabilitasi narkoba di Indonesia. Dia mengaku akan menambah pusat rehabilitasi di berbagai daerah. “Saya kira perlu tambahan pusat-pusat rehabilitasi ya. Ada beberapa kabupaten yang belum punya, kita harus segera nanti lengkapi,” kata Prabowo kepada wartawan di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025). Dia menilai […]

  • MKMK Buka Suara Hakim Arsul Sani Diadukan ke Bareskrim Soal Ijazah

    MKMK Buka Suara Hakim Arsul Sani Diadukan ke Bareskrim Soal Ijazah

    • calendar_month Minggu, 16 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Dewa Gede Palguna, mengaku heran dengan laporan dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi terhadap Hakim MK Arsul Sani terkait dugaan ijazah palsu ke Bareskrim. Palguna menyebut pelapor semestinya bertanya dulu ke DPR RI sebagai lembaga yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Arsul […]

expand_less