strategynews.id, Jakarta – Kritikan tajam terhadap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi disuarakan oleh Lembaga Local Government Studies setelah kebijakan rotasi dan pemberhentian ratusan pejabat dinilai arogan serta menimbulkan keresahan di internal kementerian.
Dalam dua bulan terakhir, Menteri Dodi tercatat sudah dua kali melakukan perombakan besar-besaran. Pada 26 Mei 2026, sebanyak 520 pejabat eselon II dan III diberhentikan dan digeser. Dua pekan kemudian, pada 18 Juli 2025, langkah serupa kembali dilakukan terhadap 578 pejabat. Dari jumlah itu, 40 pejabat hingga kini belum jelas posisi maupun tugasnya.
Lima pejabat eselon I juga ikut diberhentikan, antara lain Sekjen M. Zainal Fatah, Irjen Dadang Rukmana, Kepala BPSDM Çanka Amprawati Suryadi Putri, Dirjen Bina Konstruksi Abdul Muis, dan Dirjen SDA Lilik Retno Cahyadiningsih. Padahal sebagian dari mereka masih memiliki masa kerja aktif dua tahun lebih.
Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai tidak sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menciptakan instabilitas birokrasi hingga ke unit Balai di daerah. Sejumlah pejabat bahkan mengaku diberhentikan tanpa mengetahui jabatan baru saat dilantik.
Lembaga Local Government Studies (LOGOS) mendesak Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas. LOGOS meminta Presiden mengembalikan nama baik ASN yang terdampak, menghentikan kriminalisasi, serta melakukan reshuffle dengan mengganti Menteri Pekerjaan Umum.
“Kementerian PU adalah motor pembangunan nasional. Jika birokrasi di dalamnya kacau akibat kepemimpinan yang arogan, dampaknya akan dirasakan langsung masyarakat,” tegas pernyataan resmi LOGOS.
