Breaking News
light_mode
Beranda » News » Bisnis » Danantara Bidik Reformasi Total Pasar Modal Indonesia

Danantara Bidik Reformasi Total Pasar Modal Indonesia

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Strategynews.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membidik penguatan Bursa Efek Indonesia (BEI). Termasuk melalui skema reformasi total di pasar saham.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan perlu adanya reformasi pasar modal secara menyeluruh. Harapannya, bisa mengembalikan kepercayaan para pelaku pasar.

“Krisis kepercayaan di Bursa Efek Indonesia perlu dipandang sebagai momentum untuk melakukan reformasi pasar modal secara menyeluruh guna membangkitkan kembali kepercayaan,” ujar Pandu dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Menurut dia, gejolak saat ini Ini bukan sekadar persoalan satu atau dua saham, dan bukan semata urusan bursa atau indeks global. Namun, menyangkut kepercayaan terhadap sistem pasar modal nasional dan kredibilitas negara.

“Perlu digarisbawahi bahwa agenda reformasi ini bukan lahir dari kepentingan atau preferensi Danantara Indonesia,” katanya.

Pandu menekankan, Danantara menyuarakan apa yang dibutuhkan oleh pasar agar pasar modal Indonesia menjadi lebih dalam, lebih likuid, dan lebih kredibel. Menurutnya, reformasi ini merupakan kepentingan ekosistem, bukan kepentingan satu institusi.

“Reformasi ini pada akhirnya bertujuan untuk membangun kepercayaan jangka panjang, memperluas basis investor, serta memastikan pasar modal Indonesia mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” sebut Pandu.

4 Poin Reformasi

Pandu mencatat setidaknya ada 4 poin dalam kerangka Total Capital Market Reform. Hal tersebu masuk sebagai upaya struktural yang dibutuhkan pasar.

Pertama, peningkatan transparansi. Khususnya keterbukaan ultimate beneficial ownership dan kualitas data kepemilikan saham. Kedua, penguatan tata kelola dan enforcement. Termasuk demutualisasi bursa sebagai bagian dari mitigasi benturan kepentingan dan penguatan institusional.

Ketiga, pendalaman pasar secara terintegrasi. Langkahnya melalui sinergi lintas pemangku kepentingan, dari sisi demand, supply, hingga infrastruktur pasar. Keempat penguatan likuiditas. Ini termasuk penyesuaian kebijakan free float agar selaras dengan praktik global. 

“Kenaikan free float perlu dilakukan melalui kebijakan yang membangun kepercayaan investor sehingga valuasi mencerminkan fundamental. Ketika kepercayaan dan valuasi terbentuk, kebijakan free float naik dari 7,5% ke 15% dapat berjalan secara efektif,” tutur Pandu.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemberian surat rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Drs. Abdul Muis dan Drs. Rasnal, M.Pd, pada Kamis, 13 November 2025. Foto: BPMI Setpres

    Gunakan Hak Rehabilitasi, Presiden Prabowo Pulihkan Nama Baik Dua Guru di Luwu Utara

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Drs. Abdul Muis dan Drs. Rasnal, M.Pd, setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama baik keduanya. Keputusan tersebut diambil langsung sesaat setelah Presiden Prabowo tiba kembali di Tanah Air pada Kamis, 13 November […]

  • BRIN Tegaskan Kinerja 2026 Fokus pada Dampak Nyata Riset dan Inovasi

    BRIN Tegaskan Kinerja 2026 Fokus pada Dampak Nyata Riset dan Inovasi

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmen penguatan kinerja organisasi, melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Kepala BRIN, Arif Satria, menekankan bahwa kinerja riset dan inovasi tidak cukup diukur dari pencapaian administratif, melainkan harus menghasilkan outcome yang jelas dan berdampak nyata bagi masyarakat, industri, serta negara. Menurutnya, target kinerja BRIN ke […]

  • Menkeu Purbaya Bakal Bubarkan Satgas BLBI: Bikin Ribut-Hasilnya Tak Banyak

    Menkeu Purbaya Bakal Bubarkan Satgas BLBI: Bikin Ribut-Hasilnya Tak Banyak

    • calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News- Menteri Keuangan ( Menkeu ) Purbaya Yudhi Sadewa berencana membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) karena hanya membuat ribut. Nanti saya lihat seperti apa ini, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat,” ujar Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, […]

  • Dukung Percepatan Penanganan Bencana Sumatra, BRIN Kembangkan Platform Integrasi Data Kebencanaan

    Dukung Percepatan Penanganan Bencana Sumatra, BRIN Kembangkan Platform Integrasi Data Kebencanaan

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengerahkan 101 personel dari 13 unit kerja untuk mendukung percepatan penanganan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Seluruh personel tersebut tergabung dalam Task Force Reaksi Cepat Tanggap Bencana, sebuah operasi terpadu yang menggabungkan kemampuan riset, analisis data, serta dukungan teknis lintas […]

  • Dirut BPJS Kesehatan: Tidak Ada Aturan Pasien Harus Pulang dalam Tiga Hari!

    Dirut BPJS Kesehatan: Tidak Ada Aturan Pasien Harus Pulang dalam Tiga Hari!

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id  – Isu mengenai aturan pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus pulang dalam waktu tiga hari dari rumah sakit dibantah langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D. Dia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan seperti itu dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “BPJS Kesehatan tidak pernah memiliki kebijakan yang […]

  • Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk Cegah Karhutla Terus Berulang

    Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk Cegah Karhutla Terus Berulang

    • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta. Strategynews.id – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan tersebut dibentuk untuk memitigasi dan mencegah terus berulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tiap tahun. Pembentukan badan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan sekitar 22 pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). “Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu […]

expand_less