Ketum PBNU Rangkul Seluruh Pengurus NU Siapkan Muktamar Ke-35 sesuai Konstitusional

Jakarta, Strategynews.id – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengajak seluruh pengurus NU di semua tingkatan untuk bersama-sama menyiapkan Muktamar ke-35 NU secara sah, bermartabat, dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ajakan tersebut disampaikan Gus Yahya saat membacakan Surat Pernyataan Nomor: 4937/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 tentang Tanggapan atas Tabayun Rais Aam: Menjernihkan Masalah, Menatap Masa Depan, di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Rabu, dikutip dari NU Online (24/12/2025).

“Mari kita bersama-sama, dalam semangat musyawarah, menyiapkan Muktamar yang legitimate dan sesuai dengan AD/ART sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik,” ujar Gus Yahya membacakan isi surat tersebut.

Gus Yahya menegaskan bahwa dinamika yang terjadi belakangan ini tidak seharusnya menimbulkan perpecahan berkepanjangan yang dapat merusak NU sebagai rumah besar bersama. Ia menilai energi organisasi semestinya difokuskan pada khidmah dan kerja-kerja keumatan, bukan pada konflik internal.

Ia pun mengajak seluruh pengurus NU di berbagai lapisan untuk tetap bekerja mengurusi jamiyah, tanpa terpengaruh oleh ketegangan yang sedang berlangsung.

“Untuk itu, saya mengajak semua pihak, termasuk diri saya sendiri, untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan (ukhuwah),” katanya.

Terkait Surat Tabayun Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Gus Yahya menilai isi surat tersebut memiliki konteks yang saling berkaitan dan tidak dapat dipahami secara terpisah.

“Jika kita bersedia melihat dan memahami keseluruhan konteks tersebut secara utuh dan jujur, maka akan tampak dengan sangat nyata bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah di Hotel Aston pada 20 November 2025 beserta seluruh keputusan turunannya, hingga klaim penetapan Penjabat Ketua Umum, adalah tindakan yang tidak memiliki dasar,” jelasnya.

Selain tidak memiliki dasar yang kuat, Gus Yahya menilai rangkaian keputusan tersebut bertentangan dengan AD/ART NU sehingga batal demi hukum.

“Oleh karena itu, sebagai mandataris Muktamar yang bertanggung jawab menjaga konstitusi jamiyah, saya menolak keputusan tersebut dan seluruh produk lanjutannya, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menurut Gus Yahya, sikap tersebut diambil semata-mata untuk menjaga marwah, konstitusi, dan tatanan organisasi yang diwariskan para pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus memastikan NU tetap melangkah di atas rel konstitusional dan nilai-nilai persaudaraan.