Breaking News
light_mode
Beranda » News » Pemerintah Akan Audit Ponpes Usia 100-200 Tahun Usai Insiden Ponpes Sidoarjo

Pemerintah Akan Audit Ponpes Usia 100-200 Tahun Usai Insiden Ponpes Sidoarjo

  • account_circle Jamil F.J.
  • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Pemerintah akan melakukan audit dan pendataan bangunan pondok pesantren (ponpes) untuk mengetahui kelayakannya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi bangunan roboh seperti insiden di Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan audit ini sebagai tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto soal penertiban bangunan ponpes. Audit akan dilakukan mulai dari ponpes yang dianggap memiliki kerawanan.

“Kita akan melakukan audit pesantren-pesantren tua, apalagi di atas 100, 200 tahun, yang tentu koordinasi bersama Menteri PU, audit bangunan, lalu kita carikan untuk renovasinya, yang tua dulu, rawan dulu,” kata Cak Imin seusai pertemuan dengan Menag Nasaruddin Umar di kediamannya Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Cak Imin menerangkan ponpes paling rawan akan jadi prioritas untuk ditangani lebih dulu, kemudian dilanjut ponpes tua. Sementara itu, Ponpes Al Khoziny saat ini tengah diaudit lebih dulu oleh kementerian PU.

“Pesantren yang baru saja mengalami musibah seperti di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu memang usiannya 125 tahun. Rata-rata pesantren-pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai,” jelas dia.

Dia menjelaskan ada tiga hal utama yang menyebabkan perencanaan ponpes tak sesuai. Misalnya keterbatasan anggaran, hal ini membuat pihak pesantren melakukan tambal sulam dalam melaksanakan pembangunannya.

“Yang kedua, karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” sambung dia.

Faktor ketiga, pesantren disebut selalu mandiri dalam berbagai hal. Kondisi ini membuat mereka sulit beradaptasi.

“Sehingga kita ingin terus melakukan koordinasi agar pesantren mau beradaptasi untuk menanggulangi ancaman-ancaman rawan dari segi bangunan fisik,” ucapnya.

Cak Imin mencatat, jumlah lembaga pesantren ada 344 ribu. Kemudian pesantren dengan asrama ada sebanyak 42 ribu.

“Madrasah diniyah yang ada di sekitar lingkungan masyarakat, 104.204 lembaga pendidikan Al-Qur’an itu jumlahnya 194.901. Peserta didik kira-kira 9,8 juta anak-anak siswa dan santri. Jumlah pendidiknya 1,16 juta pendidik yang tersebar di berbagai tempat,” kata dia.

  • Penulis: Jamil F.J.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mulai Oktober 2026 Menkum Terapkan Layanan Publik Berbasis Digital

    Mulai Oktober 2026 Menkum Terapkan Layanan Publik Berbasis Digital

    • calendar_month Minggu, 27 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta. Strategynews.id – Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agtas segera menerapkan dan memberlakukan digitalisasi penuh 100 persen pada 470 jenis layanan publik di Kementerian itu mulai 1 Oktober 2026. “Ini merupakan bentuk efisiensi termasuk memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di Kementerian Hukum,” kata Supratman di Kota Palu, Minggu. Menurut dia di Kementerian […]

  • Menghadapi Keterjangkitan: Manajemen Risiko di Era Ketergantungan Digital

    Menghadapi Keterjangkitan: Manajemen Risiko di Era Ketergantungan Digital

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan atau proses bisnis. Umumnya, perusahaan besar memiliki tim khusus untuk menangani manajemen risiko. Berdasarkan data, sekitar 60% perusahaan mengalami kerugian karena tidak memiliki manajemen risiko yang efektif. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat […]

  • Wamen BUMN Dony Oskaria Ditunjuk Jadi Plt Menteri BUMN

    Wamen BUMN Dony Oskaria Ditunjuk Jadi Plt Menteri BUMN

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta – Wamen BUMN Dony Oskaria ditunjuk Presiden Prabowo jadi Pelaksana tugas Menteri BUMN, setelah Erick Thohir menjabat Menpora. “Atas petunjuk Bapak Presiden dan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk Pelaksana Tugas Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Dony Oskaria,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Jakarta, Jumat (19/9/2025). Penunjukan tertuang dalam surat […]

  • Bangga Produk Dalam Negeri, KRI Belati-622 Wujud Nyata Kemandirian Pertahanan

    Bangga Produk Dalam Negeri, KRI Belati-622 Wujud Nyata Kemandirian Pertahanan

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (Delivery Ceremony) Kapal Republik Indonesia (KRI) Belati-622, di Dermaga Mako Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta, pada Jumat (24/10/2025). Dalam amanatnya, Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan […]

  • Menkop Ferry dan Dony Oskaria Rapat Dadakan dengan Purbaya, Bahas Apa?

    Menkop Ferry dan Dony Oskaria Rapat Dadakan dengan Purbaya, Bahas Apa?

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News – Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono dan COO Danantara, Dony Oskaria menggelar rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Pertemuan itu membahas penyelarasan mekanisme pencairan dana untuk pembangunan infrastruktur pendukung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ferry menuturkan, rapat ini penting untuk memastikan proses […]

  • Kejagung Geledah 5 Lokasi di Kasus Limbah Sawit, Ada Rumah Pejabat Bea Cukai

    Kejagung Geledah 5 Lokasi di Kasus Limbah Sawit, Ada Rumah Pejabat Bea Cukai

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022. Di antara lokasi-lokasi itu, disebutkan ada kantor hingga rumah pejabat Bea Cukai yang turut digeledah. “Yang jelas memang penggeledahan terkait dengan perkara di Bea Cukai ada penggeledahan lebih […]

expand_less