Breaking News
light_mode
Beranda » News » Pemerintah Akan Audit Ponpes Usia 100-200 Tahun Usai Insiden Ponpes Sidoarjo

Pemerintah Akan Audit Ponpes Usia 100-200 Tahun Usai Insiden Ponpes Sidoarjo

  • account_circle Jamil F.J.
  • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Pemerintah akan melakukan audit dan pendataan bangunan pondok pesantren (ponpes) untuk mengetahui kelayakannya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi bangunan roboh seperti insiden di Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.
Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan audit ini sebagai tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto soal penertiban bangunan ponpes. Audit akan dilakukan mulai dari ponpes yang dianggap memiliki kerawanan.

“Kita akan melakukan audit pesantren-pesantren tua, apalagi di atas 100, 200 tahun, yang tentu koordinasi bersama Menteri PU, audit bangunan, lalu kita carikan untuk renovasinya, yang tua dulu, rawan dulu,” kata Cak Imin seusai pertemuan dengan Menag Nasaruddin Umar di kediamannya Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Cak Imin menerangkan ponpes paling rawan akan jadi prioritas untuk ditangani lebih dulu, kemudian dilanjut ponpes tua. Sementara itu, Ponpes Al Khoziny saat ini tengah diaudit lebih dulu oleh kementerian PU.

“Pesantren yang baru saja mengalami musibah seperti di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu memang usiannya 125 tahun. Rata-rata pesantren-pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai,” jelas dia.

Dia menjelaskan ada tiga hal utama yang menyebabkan perencanaan ponpes tak sesuai. Misalnya keterbatasan anggaran, hal ini membuat pihak pesantren melakukan tambal sulam dalam melaksanakan pembangunannya.

“Yang kedua, karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” sambung dia.

Faktor ketiga, pesantren disebut selalu mandiri dalam berbagai hal. Kondisi ini membuat mereka sulit beradaptasi.

“Sehingga kita ingin terus melakukan koordinasi agar pesantren mau beradaptasi untuk menanggulangi ancaman-ancaman rawan dari segi bangunan fisik,” ucapnya.

Cak Imin mencatat, jumlah lembaga pesantren ada 344 ribu. Kemudian pesantren dengan asrama ada sebanyak 42 ribu.

“Madrasah diniyah yang ada di sekitar lingkungan masyarakat, 104.204 lembaga pendidikan Al-Qur’an itu jumlahnya 194.901. Peserta didik kira-kira 9,8 juta anak-anak siswa dan santri. Jumlah pendidiknya 1,16 juta pendidik yang tersebar di berbagai tempat,” kata dia.

  • Penulis: Jamil F.J.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bangga Produk Dalam Negeri, KRI Belati-622 Wujud Nyata Kemandirian Pertahanan

    Bangga Produk Dalam Negeri, KRI Belati-622 Wujud Nyata Kemandirian Pertahanan

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Donny Ermawan Taufanto bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (Delivery Ceremony) Kapal Republik Indonesia (KRI) Belati-622, di Dermaga Mako Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta, pada Jumat (24/10/2025). Dalam amanatnya, Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menyampaikan […]

  • Dalam Raker DPR, Menhan Klaim Sistem Peradilan Militer di Indonesia Memiliki Standar Penegakan Hukum yang  Ketat dan Disiplin Tinggi

    Dalam Raker DPR, Menhan Klaim Sistem Peradilan Militer di Indonesia Memiliki Standar Penegakan Hukum yang  Ketat dan Disiplin Tinggi

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa oknum anggota TNI yang menjadi pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, akan dijatuhi sanksi hukum terberat. Sjafrie mengklaim, sistem peradilan militer di Indonesia memiliki standar penegakan hukum yang sangat ketat dan disiplin tinggi terhadap setiap bentuk pelanggaran prajurit. “Jadi kalau tadi […]

  • KLH/BPLH Ajak Kolaborasi Tokoh Agama dan Masyarakat Jadi Kunci Atasi Krisis Lingkungan

    KLH/BPLH Ajak Kolaborasi Tokoh Agama dan Masyarakat Jadi Kunci Atasi Krisis Lingkungan

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle Azam
    • 0Komentar

    Jakarta, 22 September 2025 – Krisis lingkungan kini tidak lagi sekadar isu ekologi, melainkan krisis kemanusiaan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan pentingnya peran tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif menjaga bumi sebagai warisan generasi mendatang. Diskusi lintas agama dan […]

  • Menhan RI dan Panglima TNI Tatap Muka dengan Kadet Unhan RI dari Palestina

    Menhan RI dan Panglima TNI Tatap Muka dengan Kadet Unhan RI dari Palestina

    • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menyelenggarakan acara tatap muka antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para Kadet Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) yang berasal dari Palestina. Pertemuan yang berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan RI, pada Jumat (26/9/2025) merupakan bentuk nyata komitmen […]

  • Indonesia Mulai Bangun Proyek Pengganti LPG

    Indonesia Mulai Bangun Proyek Pengganti LPG

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id  – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama PT Pertamina (Persero) memulai pembangunan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) salah satunya untuk mengurangi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang berasal dari impor. Proyek yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tersebut dirancang untuk memperkuat kedaulatan energi nasional sesuai dengan […]

  • Sinergi Kementan dan TNI AD Kawal Optimasi Lahan Rawa 2025

    Sinergi Kementan dan TNI AD Kawal Optimasi Lahan Rawa 2025

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Bogor, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) bersama Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Itjen AD) perkuat kerja sama dalam mengawal pengembangan lahan rawa sebagai lahan potensial penyedia pangan masa depan. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU tahun 2024 yang bertujuan mendorong tercapainya swasembada pangan nasional. Plt. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Memet Darmawan, menyampaikan […]

expand_less