Breaking News
light_mode
Beranda » News » Politik » Satu Tahun Pemerintahan Jadi Momentum Tepat Prabowo Evaluasi Kabinet Merah Putih

Satu Tahun Pemerintahan Jadi Momentum Tepat Prabowo Evaluasi Kabinet Merah Putih

  • account_circle Jamil F.J.
  • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Strategy News – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto menjadi momentum emas bagi kepala negara untuk mengevaluasi secara menyeluruh jajaran Kabinet Merah Putih . Dalam periode singkat ini, tentu ada sejumlah capaian, tapi juga banyak target yang jauh dari harapan.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat. “Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi,” ujar Pangi, Selasa (21/10/2025).

Presiden sudah memberikan sinyal tegas. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan tidak akan ragu untuk me-reshuffle menteri nakal yang sudah tiga kali diingatkan. Karena itu, Pangi memandang bahwa presiden harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat. Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot.

“Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata,” ucapnya.

Menurut dia, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji, tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah.

“Program ini adalah janji super premium presiden kepada rakyat dan menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya,” tuturnya. Dia menegaskan menteri harus loyal kepada presiden dan rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Bila ada konflik kepentingan, Pangi meminta sebaiknya mundur saja. Pemerintah butuh sosok berintegritas, berkompetensi, serta paham penderitaan rakyat.

“Reshuffle juga harus dilakukan secara objektif, bukan karena kedekatan atau power sharing. Jabatan menteri terlalu strategis untuk dijadikan alat politik. Pergantian menteri harus berbasis letupan kinerja, bukan like or dislike,” kata Pangi.

Berdasarkan catatan Pangi, beberapa pos kementerian yang mesti dievaluasi secara serius antara lain Menteri Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Permukiman, Menteri Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan PDT, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Kepala Badan Gizi Nasional.

“Satu tahun sudah cukup kesempatan yang diberikan untuk menilai siapa yang bekerja, siapa yang sekadar numpang jabatan. Jika reshuffle dilakukan dengan tepat, Presiden Prabowo akan memiliki tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat,” katanya.

  • Penulis: Jamil F.J.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Mau Menghapus Semua Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    Pemerintah Mau Menghapus Semua Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    • calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News- Pemerintah berencana menghapus semua tunggakan  iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rencana itu sedang dipertimbangkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah masih perlu memverifikasi data. “Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus operasi, […]

  • Analisis Hubungan Diplomatik Indonesia dan Dampak Dagangnya 2023 Studi

    Analisis Hubungan Diplomatik Indonesia dan Dampak Dagangnya 2023 Studi

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Hubungan diplomatik Indonesia secara umum memperkuat akses pasar dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil, sehingga volume perdagangan dengan mitra utama—seperti negara‑negara ASEAN, Uni Eropa, dan China—cenderung meningkat. Kebijakan luar negeri yang menekankan kerjasama ekonomi, perjanjian perdagangan bebas, serta dialog bilateral seringkali menghasilkan penurunan tarif dan penyederhanaan prosedur bea cukai, yang pada gilirannya […]

  • Penerima Bansos Bakal di Buka Registrasi Ulang , Warga Diminta Daftar Melalui Perlinsos

    Penerima Bansos Bakal di Buka Registrasi Ulang , Warga Diminta Daftar Melalui Perlinsos

    • calendar_month Rabu, 30 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta. Strategynews.id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta masyarakat melakukan registrasi ulang sebagai penerima bantuan sosial (bansos) melalui Perlinsos Digital. Hal ini disampaikan Gus Ipul usai menggelar rapat koordinasi dan percepatan digitalisasi bantuan sosial (Bansos) bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dan kementerian terkait. “Digitalisasi bansos ini untuk meregistrasi ulang […]

  • Kepala Badan Gizi Butuh Minimal 6 Juta Peternak Baru untuk Pasok MBG

    Kepala Badan Gizi Butuh Minimal 6 Juta Peternak Baru untuk Pasok MBG

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Kepala  Badan Gizi Nasional ( BGN ) Dadan Hindayana mengungkapkan kebutuhan besar terhadap pasokan bahan pangan hewani untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ( MBG ). Ia blak-blakan menyebut Indonesia membutuhkan minimal 6 juta peternak baru mulai tahun depan agar pasokan telur dan ayam tidak defisit. “Kalau kita tidak ada peternak baru […]

  • KUHP Nasional Tak Bisa Berlaku Tanpa KUHAP

    KUHP Nasional Tak Bisa Berlaku Tanpa KUHAP

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru belum dapat diimplementasikan tanpa adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pula. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan-ketentuan dalam KUHP Nasional yang belum diatur dalam KUHAP yang lama. “Tanpa KUHAP yang baru, beberapa ketentuan […]

  • Langkah Hukum Menghadapi Wanprestasi dalam Kerjasama Bisnis Litigasi/Med

    Langkah Hukum Menghadapi Wanprestasi dalam Kerjasama Bisnis Litigasi/Med

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Jika pihak lain tidak memenuhi kewajiban, pertama kirim somasi tertulis berisi batas waktu pemenuhan dan konsekuensi hukum. Bila tidak ada respons, upayakan mediasi atau arbitrase sesuai klausul kontrak untuk menghindari proses panjang. Jika penyelesaian di luar pengadilan gagal, ajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan bukti perjanjian dan dokumen pendukung untuk menuntut ganti rugi […]

expand_less