Prabowo: Soal Bursa Mineral, Kita Bangun Harga Referensi Indonesia!

Jakarta, Strategy News – Presiden Prabowo Subianto hari ini mengumumkan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini ditargetkan bisa beroperasi pada 1 Januari 2027.

“Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis,” ungkap Presiden Prabowo saat pidato pada Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Kita akan segera operasionalkan, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan OJK. Rencana kita apabila OJK kerja dengan baik dan saya yakin OJK kerja dengan baik, ini emak-emak yang kuasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 kita akan miliki Bursa Komoditas sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan, dengan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, diharapkan Indonesia menjadi penentu harga komoditas. Terlebih, komoditas yang dijual berasal dari dalam bumi negeri ini sendiri.

“Dengan ini, kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia,” tegasnya.

“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi, dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang manipulasi yang semakin sempit,” jelasnya.

Bila pembeli dari negara lain tidak menyetujui harga yang ditetapkan dalam Bursa Mineral ini, maka Prabowo pun menegaskan lebih baik komoditas ini disimpan di dalam tanah untuk anak-cucu warga Indonesia di masa mendatang.

“Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya,” tuturnya.

“Tetapi terlalu sering harga kekayaan yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas luar negeri, dengan acuan yang tidak kita bentuk sendiri,” ujarnya.

“Mereka yang tidak punya komoditasnya ini, masa mereka menentukan berapa harga itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi ini. Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya. Saya bertanya kepada Wakil-Wakil Rakyat, apa kita teruskan situasi seperti ini?” tuturnya.

“Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harganya. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini,” tegasnya yang langsung disambut gemuruh tepuk tangan dan bahkan standing applause dari anggota DPR RI.

“Dan saya katakan di sini, saya yakin Saudara-Saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar dengan harga yang kita pasang, ya gak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semua biar di tanah biar untuk anak-cucu kita. Batu bara kita, minyak kita, gas kita, biar di tanah,” lanjutnya.

“Tapi tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar, kalau harga terlalu tinggi itu gak masuk akal tapi yang penting bursanya ada di bumi RI,” imbuhnya.