Breaking News
light_mode
Beranda » News » Politik » Prabowo Tandatangani Deklarasi Timor Leste sebagai Anggota ASEAN

Prabowo Tandatangani Deklarasi Timor Leste sebagai Anggota ASEAN

  • account_circle Jamil F.J.
  • calendar_month Minggu, 26 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Strategynews.id – Presiden Prabowo Subianto  bersama pemimpin negara Asia Tenggara lainnya menandatangani Deklarasi Penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN (Deklarasi Penerimaan Timor-Leste ke ASEAN).
Penandatanganan berlangsung pada upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEANdi Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Malaysia, Minggu (26/10).

Berdasarkan pantauan tayangan langsung kanal YouTube Kantor Berita BERNAMA yang mengutip Antara, menandatangani deklarasi tersebut menandai penerimaan resmi Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN.

Selain Presiden Prabowo, deklarasi juga ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone. Kemudian, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, dan Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar U Hau Khan Sum.

Sementara itu Timor Leste diwakili oleh Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão.

Timor Leste menjadi anggota ke-11 ASEAN setelah penantian panjang sejak 2011 lalu.

Timor Leste telah mengajukan permohonan bergabung dengan ASEAN sejak tahun 2011. Negara termiskin di Asia Tenggara ini kemudian diberikan status pengamat (pengamat) pada tahun 2022.

Pakar Timor Leste di Institut Republik Internasional, Parker Novak mengatakan, pemimpin Timor Leste memandang ASEAN sebagai sarana untuk ‘memberi mereka legitimasi politik tambahan di kawasan’.

Seirama dengan itu, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Marty Natalegawa juga berpandangan bahwa anggota Timor Leste di ASEAN akan melindungi negara itu dari perebutan pengaruh negara-negara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China.

“Ini memberikan jaminan bahwa posisi Timor Leste dan pembangunan serta prospek masa depannya akan mirip dengan ASEAN,” kata Marty.

Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn juga mengatakan bergabungnya Timor Leste dengan ASEAN akan memperkuat suara negara itu di forum internasional.

Sementara itu, Seorang peneliti pembangunan ekonomi di ibu kota Dili, Guteriano Neves berpendapat produktivitas Timor Leste yang rendah serta tata kelola negara yang juga rendah akan membatasi negara yang memperoleh manfaat ekonomi dari keanggotaan di ASEAN.

Neves mengatakan bahwa keanggotaan Timor Leste di ASEAN dapat menekan pemerintah untuk memberlakukan reformasi kelembagaan guna menarik investasi asing.

  • Penulis: Jamil F.J.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BRIN Tegaskan Kinerja 2026 Fokus pada Dampak Nyata Riset dan Inovasi

    BRIN Tegaskan Kinerja 2026 Fokus pada Dampak Nyata Riset dan Inovasi

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan komitmen penguatan kinerja organisasi, melalui Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Kepala BRIN, Arif Satria, menekankan bahwa kinerja riset dan inovasi tidak cukup diukur dari pencapaian administratif, melainkan harus menghasilkan outcome yang jelas dan berdampak nyata bagi masyarakat, industri, serta negara. Menurutnya, target kinerja BRIN ke […]

  • Local Government Studies (LOGOS) kritisi kinerja Menteri Pekerjaan Umum

    Local Government Studies (LOGOS) kritisi kinerja Menteri Pekerjaan Umum

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    strategynews.id, Jakarta – Kritikan tajam terhadap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi disuarakan oleh Lembaga Local Government Studies setelah kebijakan rotasi dan pemberhentian ratusan pejabat dinilai arogan serta menimbulkan keresahan di internal kementerian. Dalam dua bulan terakhir, Menteri Dodi tercatat sudah dua kali melakukan perombakan besar-besaran. Pada 26 Mei 2026, sebanyak 520 pejabat eselon II dan […]

  • Transformasi Ekonomi Nasional: Menkop Ferry Tekankan Peran Koperasi Capai Pertumbuhan 8%

    Transformasi Ekonomi Nasional: Menkop Ferry Tekankan Peran Koperasi Capai Pertumbuhan 8%

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Azam
    • 0Komentar

    Great Institute menyelenggarakan seminar Great Lecture dengan tema Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8%. Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh penting dalam bidang ekonomi nasional, antara lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Didik Madiyono, Direktur GREAT Intitute Syahganda […]

  • Dirut BPJS Kesehatan: Tidak Ada Aturan Pasien Harus Pulang dalam Tiga Hari!

    Dirut BPJS Kesehatan: Tidak Ada Aturan Pasien Harus Pulang dalam Tiga Hari!

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id  – Isu mengenai aturan pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus pulang dalam waktu tiga hari dari rumah sakit dibantah langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D. Dia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan seperti itu dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “BPJS Kesehatan tidak pernah memiliki kebijakan yang […]

  • KUHP Nasional Tak Bisa Berlaku Tanpa KUHAP

    KUHP Nasional Tak Bisa Berlaku Tanpa KUHAP

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru belum dapat diimplementasikan tanpa adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pula. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan-ketentuan dalam KUHP Nasional yang belum diatur dalam KUHAP yang lama. “Tanpa KUHAP yang baru, beberapa ketentuan […]

  • Sejarah Gedung DPR RI dan Sosok Arsiteknya

    Sejarah Gedung DPR RI dan Sosok Arsiteknya

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Gedung DPR/MPR RI yang berdiri megah di kawasan Senayan, Jakarta, ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Bangunan dengan atap hijau berbentuk khas ini awalnya tidak dirancang sebagai kantor parlemen, melainkan sebagai tempat pertemuan internasional. Dari CONEFO ke DPRPembangunan gedung dimulai pada tahun 1965 atas gagasan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menggagas forum internasional bernama […]

expand_less