Breaking News
light_mode
Beranda » News » KLH/BPLH Ajak Kolaborasi Tokoh Agama dan Masyarakat Jadi Kunci Atasi Krisis Lingkungan

KLH/BPLH Ajak Kolaborasi Tokoh Agama dan Masyarakat Jadi Kunci Atasi Krisis Lingkungan

  • account_circle Azam
  • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, 22 September 2025 – Krisis lingkungan kini tidak lagi sekadar isu ekologi, melainkan krisis kemanusiaan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan pentingnya peran tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif menjaga bumi sebagai warisan generasi mendatang.

Diskusi lintas agama dan tokoh masyarakat bertajuk “Kolaborasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Mendorong Kepedulian Lingkungan” mempertemukan pemimpin agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat sipil. Forum ini menjadi sarana peningkatan kapasitas bersama untuk memperkuat kepemimpinan moral dalam mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kepemimpinan dan masukan dari tokoh agama serta masyarakat sangat dibutuhkan agar gerakan perlindungan lingkungan lebih berdampak luas,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq. Ia menambahkan, forum ini juga dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengubah kesadaran menjadi aksi nyata.

Menteri Hanif menekankan bahwa tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menggerakkan kesadaran kolektif. Dengan pengaruh moral dan sosial yang mereka miliki, kedua elemen ini dapat menjadi pendorong kuat bagi perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Ia menilai, kolaborasi lintas peran ini akan memperkuat langkah pemerintah dalam menghadapi krisis lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Indonesia menghadapi tantangan serius. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2024 tercatat 73,53 atau “cukup baik”, namun 150 daerah masih di bawah skor 65. Dari 56,63 juta ton sampah per tahun, sekitar 34,54 juta ton belum terkelola, sementara 343 kabupaten/kota masih melakukan pembuangan terbuka. Di sisi lain, deforestasi 2023 mencapai 175 ribu hektar, dan emisi gas rumah kaca tembus 1,8 miliar ton CO₂e pada 2022.

Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono menambahkan, hasil survei Purpose dan YouGov menunjukkan ulama dan pemuka agama merupakan figur paling berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat terkait isu lingkungan. “Karena itu, kolaborasi dengan tokoh agama menjadi kunci. Krisis iklim bukan fenomena alam semata, tetapi akibat dari ulah manusia. Semua elemen bangsa harus bergerak bersama,” tegasnya. Ia menekankan, inilah alasan forum ini digelar untuk membangun kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

KLH/BPLH menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 melalui ekonomi sirkular, dengan program seperti pengurangan plastik sekali pakai, bank sampah, dan energi terbarukan. Tokoh agama Din Syamsuddin mengapresiasi langkah ini. “Pertemuan ini momentum penting untuk memperkuat kerja bersama demi kelestarian lingkungan. Kolaborasi lintas iman harus terus diperluas, termasuk melibatkan dunia usaha,” tutupnya.

Para tokoh lintas agama menegaskan bahwa krisis lingkungan adalah panggilan moral dan spiritual. Pendeta Johan Kristantara menekankan gereja harus menjadi pelopor kepedulian ekologis, sementara Romo Ferry Sutrisna mengaitkan ajaran Laudato Si sebagai panduan umat Katolik dalam memandang bumi sebagai rumah bersama.

Dari sisi umat Buddha, Prof. Philip Kuntjoro menekankan pentingnya kepedulian yang tertanam dalam perilaku sehari-hari, seperti program Eco Vihara dan pemilahan sampah. Tokoh Hindu, Astoro Chandra Dana, menambahkan bahwa tradisi Nyepi dapat menjadi inspirasi global karena tidak hanya ritual, tetapi juga praktik nyata penghematan energi dan penghormatan pada alam.

Sementara itu, Prof. Bagus Muljadi menyoroti bahwa krisis ekologis juga merupakan krisis moral yang berakar pada warisan kolonial berupa paradigma eksploitasi alam. Menurutnya, sudah saatnya membangun etika lingkungan baru yang menghubungkan sains, sejarah, dan kearifan lokal. Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan harus dipandang sebagai tindakan mulia, sejalan dengan semangat lintas iman untuk menumbuhkan kolaborasi hijau dan menempatkan keberlanjutan alam sebagai bagian penting dari kehidupan bersama.

Lebih jauh, forum ini diharapkan melahirkan jaringan tokoh agama dan masyarakat peduli lingkungan di berbagai daerah. Jaringan ini akan menjadi motor penggerak kampanye perubahan perilaku, penguatan gotong royong, dan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Dengan langkah ini, kolaborasi lintas iman dan masyarakat diharapkan menjadi kekuatan nyata dalam menghadapi krisis iklim global.

  • Penulis: Azam

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Sambut Hangat Presiden Brasil di Istana Merdeka

    Prabowo Sambut Hangat Presiden Brasil di Istana Merdeka

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News – Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan pelukan hangat menyambut secara resmi kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka , Jakarta, pada Kamis (23/10/2025). Kedatangan Presiden Lula ini juga disambut dalam upacara kenegaraan penuh kehormatan. Upacara tersebut menandai dimulainya kunjungan kenegaraan Presiden Lula ke Indonesia. Rombongan Presiden Lula […]

  • Bea Balik Nama Mobil Bekas Dihapus

    Bea Balik Nama Mobil Bekas Dihapus

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Kabar gembira buat Anda yang membeli mobil bekas. Pemerintah telah menghapus komponen bea balik nama dalam pengurusan balik nama kendaraan bermotor. Penghapusan bea balik nama ini merupakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 […]

  • Pastikan Dampak Nyata, Kementerian PANRB Terus Perkuat Tata Kelola Program MBG

    Pastikan Dampak Nyata, Kementerian PANRB Terus Perkuat Tata Kelola Program MBG

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG dan Rancangan Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian PANRB memastikan sistem penyelenggaraan […]

  • KLH/BPLH Tanam Solusi: Menteri LH Tegaskan Aksi Tanam Pohon Produktif Delegasi COP30 untuk Imbangi Emisi Penerbangan

    KLH/BPLH Tanam Solusi: Menteri LH Tegaskan Aksi Tanam Pohon Produktif Delegasi COP30 untuk Imbangi Emisi Penerbangan

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Bogor, Strategynews.id- Menyongsong Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil pada 6 –21 November 2025, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan kepemimpinan hijau Indonesia dengan menggalang aksi tanam pohon produktif oleh Delegasi Republik Indonesia. Aksi di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Sukamakmur, Kabupaten Bogor, dipimpin langsung Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol […]

  • DPR Putuskan Semua Layanan BPJS PBI Dibayar Pemerintah Selama 3 Bulan ke Depan

    DPR Putuskan Semua Layanan BPJS PBI Dibayar Pemerintah Selama 3 Bulan ke Depan

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR dan pemerintah telah bersepakat bahwa seluruh layanan kesehatan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus dibayar pemerintah selama 3 bulan ke depan. Kesimpulan ini diambil usai kisruh penonaktifan BPJS PBI terhadap sejumlah peserta. “DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke […]

  • Skytrain Jakarta Tembus Tangsel dan Bogor dikaji, Mudahkan Warga Daerah Penyangga

    Skytrain Jakarta Tembus Tangsel dan Bogor dikaji, Mudahkan Warga Daerah Penyangga

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Kementerian Perhubungan tengah mengkaji pengembangan moda transportasi baru berupa Skytrain alias kereta layang (kalayang) untuk memperkuat konektivitas di kawasan Jabodetabek. Moda ini dirancang sebagai penghubung kawasan penyangga dengan simpul angkutan massal utama seperti MRT dan LRT yang sudah beroperasi. Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Risal Wasal, menjelaskan moda ini merupakan […]

expand_less