Breaking News
light_mode
Beranda » News » DPR Panggil Menhut Raja Juli Bahas Ribuan Kayu Hanyut di Sumatra

DPR Panggil Menhut Raja Juli Bahas Ribuan Kayu Hanyut di Sumatra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 1 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Strategynews.id – Komisi IV DPR yang membidangi urusan kehutanan dan kelautan bakal segera memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk membahas fenomena ribuan gelondongan kayu yang ikut hanyut dalam bencana banjir parah di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya telah menjadwalkan rapat tersebut pada Kamis (4/12/2025) mendatang.

“Nanti pada Kamis tanggal 4 Desember pukul 14.00 WIB, kita sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan,” kata Alex di kompleks parlemen, Senin (1/12/2025).

Politikus PDIP itu memahami logika publik terkait keberadaan ribuan kayu yang telah dipotong tersebut. Dia pun mengamini ada sesuatu di hulu dalam tragedi banjir besar di Sumatra dan Aceh.

“Tetapi dari material yang terbawa, logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu ya toh, di lereng bukit yang terjadi,” katanya.

Menurut dia, kasus tersebut harus menjadi evaluasi, sebab bukan tidak mungkin bencana serupa akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

“Oleh karena itu memang butuh kebijakan tentang kehutanan kita yang baru, yang up to date, untuk supaya bencana seperti ini tidak terulang lagi,” kata Alex.

Meski begitu, Alex mengaku enggan berpolemik soal usulan agar banjir dan longsor di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional. Dia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan.

“Status bencana nasional itu dalam bentuk Keppres ya. Tapi sampai saat ini kan Pak Presiden kita lihat sendiri ya sangat bekerja keras memerintahkan jajaran di bawahnya untuk segera turun ke lapangan,” kata dia.

“Nah, bagi saya soal status ya silakan itu wilayahnya eksekutif bukan wilayah kami di DPR ini,” imbuh Alex.

Sebuah video memperlihatkan tumpukan ribuan potongan kayu memenuhi Pantai Parkit di Kota Padang, Sumatra Barat setelah banjir bandang terjadi di wilayah tersebut.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @Strategynews.id, terlihat tumpukan kayu itu memenuhi area muara dan bibir Pantai Parkit pada Jumat (28/11/2025).

Masih dalam video itu, terlihat air pantai tampak berwarna kecoklatan. Selain tumpukan kayu, berbagai sampah juga terlihat menumpuk di lokasi.

“Pada Jumat (28/11/2025), area muara dan bibir Pantai Parkit tertutup ribuan potongan kayu serta sampah hanyut lainnya. Kondisi ini mengganggu akses nelayan dan mengubah tampilan pantai secara signifikan,” demikian keterangan dalam unggahan itu.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK OTT Oknum Jaksa di Banten, Sita 900 Juta

    KPK OTT Oknum Jaksa di Banten, Sita 900 Juta

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Banten. Ada sejumlah orang yang diamankan, salah satunya oknum Jaksa. OTT dilakukan KPK pada Rabu (17/12/2025) sore kemarin. Awalnya lima orang diamankan KPK, namun hasil pengembangan ada penambahan orang yang ditangkap. Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan para pihak yang diamankan masih diperiksa secara intensif. […]

  • Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Mulai 2026, Ini Syarat dan Sasarannya

    Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Mulai 2026, Ini Syarat dan Sasarannya

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026. Langkah ini diharapkan bisa meringankan beban jutaan masyarakat yang kesulitan membayar iuran, sekaligus memastikan seluruh warga tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Rencana ini pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia menyebut, pemerintah sedang menyiapkan mekanisme pembebasan […]

  • BPK RI Siap Menjadi Tuan Rumah Kongres Badan Pemeriksa Sedunia Tahun 2028

    BPK RI Siap Menjadi Tuan Rumah Kongres Badan Pemeriksa Sedunia Tahun 2028

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah XXVI International Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) atau Kongres Badan Pemeriksa Sedunia ke-26 yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, di Bali, Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Isma Yatun, dalam sesi pleno kedua INCOSAI ke-25 yang berlangsung […]

  • Prabowo Minta Tito Copot Bupati Aceh Selatan, Kemendagri Buka Suara

    Prabowo Minta Tito Copot Bupati Aceh Selatan, Kemendagri Buka Suara

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah tanpa mendapat izin saat wilayahnya terdampak bencana banjir dan longsor. Merespons hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur Kewajiban dan Larangan bagi […]

  • Santri of The Year 2025, Ajang Apresiasi untuk Santri dan Pesantren Inspiratif

    Santri of The Year 2025, Ajang Apresiasi untuk Santri dan Pesantren Inspiratif

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Islam Nusantara Center (INC) kembali menggelar ajang penghargaan Santri of The Year 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi santri dan pesantren yang berperan besar dalam pembangunan bangsa. Kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun sejak 2017 ini kini memasuki tahun ke-8 penyelenggaraannya. Direktur Islam Nusantara Center Dr. M. Aly Taufiq menjelaskan, penyelenggaraan tahun […]

  • Wamenkum-HAM Beri Penjelasan Alasan Pemerintah Prioritaskan Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana.

    Wamenkum-HAM Beri Penjelasan Alasan Pemerintah Prioritaskan Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana.

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Menteri Hukum Edwar Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Eddy Hiariej, sapaan Edwar Omar Sharif Hiariej, mengatakan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana mendesak karena keberadaannya merupakan amanat Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Jadi, (RUU Penyesuaian Pidana) itu yang […]

expand_less