Breaking News
light_mode
Beranda » News » Bisnis » Pemerintah Pastikan Kesiapan Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Tahun 2025

Pemerintah Pastikan Kesiapan Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Tahun 2025

  • account_circle Azam
  • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Guna menjamin perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

Untuk memastikan berbagai program unggulan tersebut dapat segera dijalankan secara optimal sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Rapat Koordinasi Akselerasi Pertumbuhan QIV-2025 bersama sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga terkait, di Wisma Danantara Indonesia, Rabu (1/10).

“Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 5,2% bisa dicapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, para Menteri berkumpul untuk mengecek program-program unggulan. Saat ini PMI Manufaktur juga terlihat masih dalam ekspansi di 50,4, kemudian juga terkait dengan surplus daripada ekspor juga masih sebesar USD5,49 miliar,” jelas Menko Airlangga.

Terkait dengan program akselerasi di 2025, untuk program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal fresh graduate 1 tahun, Pemerintah telah menyiapkan mekanisme melalui sistem SIAPKerja. Saat ini, Pemerintah tengah mengumpulkan kebutuhan dari sisi perusahaan (demand side), baik BUMN maupun swasta. Selanjutnya, sistem akan dibuka untuk pendaftaran peserta mulai 15 Oktober 2025, sehingga lulusan dapat segera mengakses kesempatan magang yang tersedia.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan perkembangan mengenai program untuk mendorong penyerapan tenaga kerja seperti program Koperasi Merah Putih, penguatan sektor pertanian dan kelautan-perikanan, pengembangan desa nelayan, serta program revitalisasi tambak di kawasan Pantura seluas 20 ribu hektare.

“Kemudian Pemerintah juga mendorong akselerasi belanja kepada 12 K/L dan juga optimalisasi program, misalnya Makan Bergizi Gratis, kemudian juga terkait dengan sekolah unggulan, dukungan kepada UMKM. Pemerintah akan memberikan stimulus tambahan penebalan di Kuartal IV. Arahan Bapak Presiden bahwa bantalan daripada stimulus tambahan itu untuk sampai dengan desil keempat atau menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat,” jelas Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga menyebutkan bahwa akan terdapat juga sejumlah event ritel yang diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat seperti HARBOLNAS yang akan digelar pada tanggal 10-16 Desember 2025 yang diproyeksikan akan menghasilkan transaksi hingga sebesar Rp35 triliun, BINA Hari Belanja Diskon Indonesia, serta EPIC Sale pada akhir Desember 2025.

Pemerintah juga menyiapkan stimulus khusus Natal dan Tahun Baru untuk mendukung mobilitas masyarakat. Program tersebut mencakup diskon tarif angkutan kereta api sebesar 30% dari harga tiket bagi 1,5 juta penumpang pada periode 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026, diskon 20% dari tarif dasar untuk angkutan laut Pelni kepada 405 ribu penumpang pada periode 17 Desember 2025 – 10 Januari 2026, serta pemberian potongan biaya jasa pelabuhan pada angkutan penyeberangan ASDP bagi 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan pada periode 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026.

Untuk transportasi udara, Pemerintah juga akan memberikan diskon tiket pesawat melalui skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), diskon fuel surcharge, hingga penurunan harga avtur sehingga masyarakat dapat menikmati penurunan harga tiket sebesar 12–14%. Pemberlakuan kebijakan tersebut akan dilakukan untuk periode pembelian 22 Oktober 2025 – 10 Januari 2026, serta periode penerbangan 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026.

“Kemudian juga ada dukungan event wisata dan juga paket yang dibundling terkait dengan wisata kuliner dan UMKM,” pungkas Menko Airlangga.

  • Penulis: Azam

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Ingin Indonesia Bisa Produksi Bensin dari Batu Bara, Bahlil: China Sudah Tawarkan Kerja Sama

    Prabowo Ingin Indonesia Bisa Produksi Bensin dari Batu Bara, Bahlil: China Sudah Tawarkan Kerja Sama

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta. Strategynews.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Prabowo Subianto menginginkan Indonesia bisa memproduksi bensin dari bahan dasar batu bara. Dia bahkan menyebut China sudah menawarkan kerja sama. Menurut Bahlil, langkah tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan energi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu, serta agar Indonesia bisa […]

  • Dampak Teknologi 5G Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Digital: ROI Praktis

    Dampak Teknologi 5G Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Digital: ROI Praktis

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: 5G meningkatkan kecepatan dan menurunkan latensi jaringan, sehingga aplikasi AI, IoT, serta streaming real‑time menjadi lebih feasible. Kemampuan tersebut mendorong perusahaan digital mempercepat transformasi, menciptakan model bisnis baru, dan menarik investasi yang pada gilirannya memperluas PDB sektor teknologi. Kecepatan jaringan yang dapat mengirimkan data dalam hitungan milidetik, menurunkan biaya per‑gigabyte, dan membuka ruang […]

  • Cuaca Panas Landa Ciputat Tangsel, BMKG Jelaskan Penyebabnya

    Cuaca Panas Landa Ciputat Tangsel, BMKG Jelaskan Penyebabnya

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Tangerang Selatan, Strategynews.id – Cuaca panas melanda wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, dengan suhu udara mencapai 36 derajat celsius pada Senin (27/4/2026). Berdasarkan data pengamatan Stasiun Meteorologi BMKG di Balai Besar Wilayah II, cuaca panas dipengaruhi sejumlah faktor meteorologis yang terjadi secara bersamaan. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah II, Hartanto, mengatakan, posisi matahari yang saat ini […]

  • Cara Memilih Obligasi Negara (SBN) untuk Passive Income – Tips Praktis

    Cara Memilih Obligasi Negara (SBN) untuk Passive Income – Tips Praktis

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Pilih SBN yang cocok dengan profil risiko, misalnya seri Ritel dengan tenor 1‑3 tahun untuk likuiditas lebih cepat, atau Seri Pemerintah berjangka 5‑10 tahun untuk yield yang lebih stabil. Perhatikan rating pemerintah, kupon bunga yang dibayarkan secara periodik, serta biaya transaksi di platform broker atau bank. Diversifikasi antara seri berjangka pendek dan panjang dapat memperkecil […]

  • Kepala Bapanas: Produksi beras meningkat 4,1 juta ton tanpa impor

    Kepala Bapanas: Produksi beras meningkat 4,1 juta ton tanpa impor

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan proyeksi produksi beras meningkat hingga 4,1 juta ton hingga akhir 2025, tanpa adanya impor komoditas tersebut. “Kami hitung selalu moderat. Tahun lalu, (arahan Presiden Prabowo Subianto) empat tahun swasembada, rencananya. Alhamdulillah, tinggal 1 bulan lagi. Sesuai BPS (Badan Pusat Statistik), […]

  • Prabowo Minta Tito Copot Bupati Aceh Selatan, Kemendagri Buka Suara

    Prabowo Minta Tito Copot Bupati Aceh Selatan, Kemendagri Buka Suara

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah tanpa mendapat izin saat wilayahnya terdampak bencana banjir dan longsor. Merespons hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur Kewajiban dan Larangan bagi […]

expand_less