Breaking News
light_mode
Beranda » News » BBM langka di Aceh Barat: Warga keluhkan kemacetan dan aksi borong BBM

BBM langka di Aceh Barat: Warga keluhkan kemacetan dan aksi borong BBM

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Meulaboh, Strategynews.id – Kepanikan warga Meulaboh, Aceh Barat, memuncak sepanjang Sabtu setelah aksi borong dan dugaan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di sejumlah SPBU. Akibatnya, berbagai SPBU di wilayah itu kehabisan stok sejak pagi hingga malam.

Deni Setiawan, warga Meulaboh, menuturkan bahwa antrean panjang kendaraan yang mengular hingga ke jalan raya membuat arus lalu lintas tersendat parah. Situasi ini membuat aktivitas warga terganggu dan bahkan memicu kemacetan panjang.

“Kami berharap ada pembatasan pembelian BBM, baik Pertalite maupun BBM non-subsidi. Ini penting supaya antrean bisa segera terurai,” kata Deni kepada warta Strategy news.

Menurutnya, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu hadir langsung di lokasi-lokasi SPBU untuk mengatur situasi, meredam kepanikan, serta memastikan distribusi berjalan normal. Ia juga menyoroti praktik pedagang eceran BBM yang menjual dengan harga lebih tinggi, dan meminta pemerintah memberikan edukasi serta penindakan tegas.


“Kepanikan ini terjadi karena komunikasi pemerintah tidak tersampaikan dengan baik. Ditambah gangguan pada media sosial, masyarakat jadi tidak mendapatkan informasi yang benar,” ujarnya.

Deni menegaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, stok BBM sebenarnya masih mencukupi asal penggunaan masyarakat tetap wajar dan tidak terbawa panic buying.

Sebelumnya, Pertamina telah memastikan bahwa pasokan BBM di Aceh berada dalam kondisi aman. Suplai dari terminal BBM tetap berjalan dan pola distribusi mengikuti kondisi lapangan yang sangat dinamis.

“Kami mengajak masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan harian agar pelayanan di SPBU tetap lancar,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, dalam keterangannya.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenag Luncurkan Aplikasi Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan

    Kemenag Luncurkan Aplikasi Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Kementerian Agama hari ini meluncurkan Early Warning System (EWS) Si-Rukun atau Sistem Deteksi Dini Indonesia Rukun. Ini merupakan aplikasi berbasis website yang bisa diakses melalui laman https://pkubpusat.kemenag.go.id/ews/login. Sistem ini disiapkan sebagai langkah preventif untuk mencegah dan mengatasi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan (KSBK). Aplikasi ini diharapkan bisa memudahkan warga untuk melapor jika mendeteksi potensi konflik […]

  • Mentan/Kabapanas setujui permohonan 10 ribu ton beras Gubernur Aceh

    Mentan/Kabapanas setujui permohonan 10 ribu ton beras Gubernur Aceh

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10 ribu ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di wilayah itu. “Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Pusat kami menyetujui permohonan 10 ribu ton beras dari Pak Gubernur Mualem untuk […]

  • KOMISI V DPR RI DAN KEMENDES SEPAKAT SELURUH DESA DILEPASKAN STATUSNYA DARI KAWASAN HUTAN

    KOMISI V DPR RI DAN KEMENDES SEPAKAT SELURUH DESA DILEPASKAN STATUSNYA DARI KAWASAN HUTAN

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Azam
    • 0Komentar

    JAKARTA –  Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat  RI dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sepakat agar seluruh desa dan kawasan transmigrasi dilepaskan statusnya dari kawasan hutan atau taman nasional. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw saat rapat kerja dengan Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi yang membahas keberadaan […]

  • Menghadap Presiden, Menteri ESDM Laporkan Target Listrik Desa hingga Swasembada Solar

    Menghadap Presiden, Menteri ESDM Laporkan Target Listrik Desa hingga Swasembada Solar

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta,  Strategynews.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil rangkaian kunjungan kerja ke beberapa daerah, termasuk wilayah Sulawesi. strategis kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11). Laporan tersebut mencakup progres program listrik desa, produksi minyak nasional, serta kesiapan menuju kedaulatan energi. “Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden, […]

  • 499 Personel Dilantik jadi Komcad Matra Darat

    499 Personel Dilantik jadi Komcad Matra Darat

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Sebanyak 499 personel dilantik jadi Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat. Upacara pelantikan dipimpin Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan RI, Letjen TNI Gabriel Lema dan berlangsung di Lapangan Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Dilansir dari keterangan Penkodam II/Sriwijaya, Sabtu (8/11), dalam amanat tertulis Menteri Pertahanan […]

  • Inilah Perpres 92/2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah

    Inilah Perpres 92/2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id- Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah pada tanggal 8 September 2025. Penerbitan Perpres yang dapat diakses di laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara ini merupakan amanat dari Pasal 106A ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun […]

expand_less