Breaking News
light_mode
Beranda » News » Bantuan 30 Ton Beras dari UEA Batal Dikembalikan, Mendagri: Ada di Muhammadiyah

Bantuan 30 Ton Beras dari UEA Batal Dikembalikan, Mendagri: Ada di Muhammadiyah

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Strategynews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, bantuan beras sebanyak 30 ton dari non-government organization milik Uni Emirat Arab (UEA) ke korban banjir Medan, Sumatera Utara tidak jadi dikembalikan.

Tito menyampaikan, atas kesepakatan masyarakat, 30 ton beras dari UEA tersebut disalurkan ke Muhammadiyah.

“Beras ini diserahkan atas kesepakatan oleh masyarakat, kepada Muhammadiyah Medical Center,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Tito menjelaskan, terkait bencana banjir dan longsor ini, Muhammadiyah memang membuat suatu posko untuk bantuan kemanusiaan di Medan.

Menurutnya, Muhammadiyah yang akan membagi-bagikan bantuan 30 ton beras itu kepada korban banjir Medan. 

“Beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, bantuan beras sebanyak 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan dikembalikan.

“Kami kembalikan kepada Uni Emirat Arab,” kata Wali Kota Medan Rico Waas saat ditanya wartawan, Kamis (18/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa langkah pengembalian dilakukan karena Pemerintah Pusat belum membuat keputusan untuk menerima bantuan dari pihak luar atau asing. 

“Jadi, kami kembalikan, kami Kota Medan tidak menerima,” ucap Rico Waas dilansir dari kompas.com.

Pengembalian itu disebut karena adanya teguran dari Pemerintah Pusat dan Gubernur Sumatera Utara. Namun, Rico Waas tidak menjelaskan lebih lanjut dan ia hanya menyampaikan bahwa bantuan itu tidak diterima.

“Intinya adalah memang kami sudah cek tentang regulasi dan penyampaian, kami ke BNPB, Kementerian Pertahanan, memang melalui koordinasi kami semua, ini tidak diterima,” ucap Rico Waas.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sinergi Kementan dan TNI AD Kawal Optimasi Lahan Rawa 2025

    Sinergi Kementan dan TNI AD Kawal Optimasi Lahan Rawa 2025

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Bogor, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) bersama Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Itjen AD) perkuat kerja sama dalam mengawal pengembangan lahan rawa sebagai lahan potensial penyedia pangan masa depan. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU tahun 2024 yang bertujuan mendorong tercapainya swasembada pangan nasional. Plt. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan, Memet Darmawan, menyampaikan […]

  • Dari Tanah ke Data: Perampasan Baru di Era Digital

    Dari Tanah ke Data: Perampasan Baru di Era Digital

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id  – Sejarah kapitalisme di Indonesia selalu ditandai oleh perebutan kendali atas sumber daya. Pada masa kolonial, yang direbut adalah tanah dan tenaga kerja; pada masa pembangunan Orde Baru, sumber daya alam dan ruang sosial. Kini, di abad ke-21, bentuknya bergeser ke data dan algoritma. Namun logikanya tetap sama, pemisahan masyarakat dari kendali atas […]

  • Groundbreaking Peternakan Ayam Rakyat Rp20 T Dimulai Pekan Depan

    Groundbreaking Peternakan Ayam Rakyat Rp20 T Dimulai Pekan Depan

    • calendar_month Jumat, 23 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id  – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menyatakan akan mulai membangun 12 unit pabrik peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi, dengan nilai investasi mencapai Rp20 triliun, mulai 28 Januari 2026. Pembiayaan proyek tersebut berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dia berharap tahapan awal proyek tersebut dapat […]

  • Kepala Bapanas: Produksi beras meningkat 4,1 juta ton tanpa impor

    Kepala Bapanas: Produksi beras meningkat 4,1 juta ton tanpa impor

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan proyeksi produksi beras meningkat hingga 4,1 juta ton hingga akhir 2025, tanpa adanya impor komoditas tersebut. “Kami hitung selalu moderat. Tahun lalu, (arahan Presiden Prabowo Subianto) empat tahun swasembada, rencananya. Alhamdulillah, tinggal 1 bulan lagi. Sesuai BPS (Badan Pusat Statistik), […]

  • Presiden Prabowo Subianto Lantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, Jimly Jadi Ketua

    Presiden Prabowo Subianto Lantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian, Jimly Jadi Ketua

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie ditunjuk menjadi ketua. Pelantikan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Prabowo didampingi Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. […]

  • Penerimaan Negara Merosot, OTT KPK Bukti Rendahnya Integritas Pegawai Pajak

    Penerimaan Negara Merosot, OTT KPK Bukti Rendahnya Integritas Pegawai Pajak

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Ketika APBN makin tertekan dan defisit mendekati batas 3 persen. Terciduknya pegawai pajak dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) memantik reaksi keras dari Senayan. Anggota Komisi XI DPR, Amin Ak, menyebut kasus itu alarm keras bahwa integritas aparat perpajakan harus dijaga ketat. “Saya melihat kasus ini sebagai tindakan penegakan […]

expand_less