Breaking News
light_mode
Beranda » News » Satgas Saber Jaga Stabilitas Harga Daging Sapi Ditingkat RPH

Satgas Saber Jaga Stabilitas Harga Daging Sapi Ditingkat RPH

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Strategynews.id – Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan berkomitmen menjaga stabilitas harga daging sapi di tingkat Rumah Potong Hewan (RPH), terutama saat menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan sebagai upaya mewujudkan hal itu, pihaknya melakukan inspeksi mendadak, salah satunya di Rumah Potong Hewan (RPH) Intisari 4, Tangerang Selatan, setelah muncul informasi rencana kenaikan harga daging sapi karkas.

“Kami mengunjungi RPH Intisari 4 setelah menerima informasi terkait adanya rencana RPH ini menaikkan harga sebesar Rp1.000 per kilogram dengan alasan rekondisi sapi dan faktor lainnya. Namun setelah kami telusuri bersama, ternyata di tingkat feedloter tidak terjadi kenaikan harga,” kata Ketut dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan informasi adanya rencana kenaikan harga daging sapi dalam bentuk karkas tersebut dinilai Satgas Saber Pelanggaran Pangan perlu ditelusuri penyebabnya, karena sebelumnya pemerintah bersama para pelaku usaha bersepakat jika sapi/kerbau bakalan (feedloter) sudah tidak ada kenaikan harga berat hidup sapi/kerbau bakalan jelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Tidak boleh menaikkan harga. Ini sebagaimana arahan Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan nyaman,” jelas Ketut.

Dia menegaskan pemerintah bergerak cepat mencegah lonjakan harga daging sapi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Ia menyebutkan pasokan daging sapi/kerbau secara nasional masih mencukupi. Untuk itu, stabilisasi harga daging ruminansia bagi masyarakat harus terus terjaga agar tidak berfluktuasi.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional per 6 Januari 2026, untuk status ketersediaan komoditas pangan pokok strategis masih mencukupi untuk tiga bulan ke depan di mana bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri. Komoditas daging sapi/kerbau pun dipastikan masih cukup aman sampai Maret.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Analisis Inflasi Indonesia dan Dampaknya terhadap Daya Beli – FAQ

    Analisis Inflasi Indonesia dan Dampaknya terhadap Daya Beli – FAQ

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kenaikan inflasi di Indonesia belakangan ini menggerus daya beli masyarakat, terutama pada barang kebutuhan pokok yang harganya naik lebih cepat daripada upah. Akibatnya, konsumen cenderung menyesuaikan pola belanja, memprioritaskan barang esensial dan mengurangi pengeluaran non‑esensial. Sektor usaha juga merasakan tekanan margin karena biaya produksi yang meningkat. Kenaikan harga kebutuhan pokok sejak kuartal pertama […]

  • Izin 28 Perusahaan Dicabut Gara-gara Garap Hutan Lindung dan tak Bayar Pajak

    Izin 28 Perusahaan Dicabut Gara-gara Garap Hutan Lindung dan tak Bayar Pajak

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap jenis pelanggaran yang dilakukan 28 perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan yang izinnya telah dicabut karena terbukti melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan Prasetyo kepada wartawan usai konferensi pers terkait pencabutan perizinan Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), izin usaha pertambangan (IUP), dan izin […]

  • Sejarah Gedung DPR RI dan Sosok Arsiteknya

    Sejarah Gedung DPR RI dan Sosok Arsiteknya

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Gedung DPR/MPR RI yang berdiri megah di kawasan Senayan, Jakarta, ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Bangunan dengan atap hijau berbentuk khas ini awalnya tidak dirancang sebagai kantor parlemen, melainkan sebagai tempat pertemuan internasional. Dari CONEFO ke DPRPembangunan gedung dimulai pada tahun 1965 atas gagasan Presiden Soekarno. Saat itu, ia menggagas forum internasional bernama […]

  • Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik, Catat Tarif Kelas 1,2,3 per 20 April

    Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik, Catat Tarif Kelas 1,2,3 per 20 April

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Pemerintah telah berulang kali mengemukakan rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026. Wacana ini diungkap seiring besarnya defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Defisit diperkirakan mencapai Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun pada tahun ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan iuran JKN idealnya dievaluasi dan disesuaikan setiap lima tahun untuk […]

  • Cara Menghitung Capital Gain dan Dividen Saham

    Cara Menghitung Capital Gain dan Dividen Saham untuk Investor Pemula

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Capital gain diperoleh dari selisih antara harga jual saham dan harga beli, setelah dikurangi biaya transaksi seperti komisi dan pajak. Dividen dihitung dengan mengalikan jumlah lembar saham yang dimiliki dengan nilai dividen per lembar yang diumumkan perusahaan. Kedua perhitungan ini memberi gambaran nyata tentang profitabilitas investasi saham Anda. Capital gain dihitung dengan mengurangkan […]

  • Perkembangan FinTech Peer-to-Peer Lending dan Regulasi OJK: Tips Cepat

    Perkembangan FinTech Peer-to-Peer Lending dan Regulasi OJK: Tips Cepat

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: FinTech peer‑to‑peer lending di Indonesia terus meluas berkat kemudahan akses modal bagi UMKM dan minat investor ritel, sementara OJK secara bertahap memperketat regulasi lewat POJK No 77/2016 dan revisi POJK No 13/2020 untuk menjamin transparansi, perlindungan konsumen, serta standar operasional platform. Pendekatan ini menyeimbangkan inovasi dengan kontrol risiko, sehingga ekosistem P2P lending dapat tumbuh lebih […]

expand_less