Breaking News
light_mode
Beranda » News » Kepala Badan Gizi Butuh Minimal 6 Juta Peternak Baru untuk Pasok MBG

Kepala Badan Gizi Butuh Minimal 6 Juta Peternak Baru untuk Pasok MBG

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Strategynews.id – Kepala  Badan Gizi Nasional ( BGN ) Dadan Hindayana mengungkapkan kebutuhan besar terhadap pasokan bahan pangan hewani untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ( MBG ).

Ia blak-blakan menyebut Indonesia membutuhkan minimal 6 juta peternak baru mulai tahun depan agar pasokan telur dan ayam tidak defisit.

“Kalau kita tidak ada peternak baru 6 juta minimal tahun depan kita akan kekurangan , itu baru dua kali seminggu memberikan telur ayam. Kalau keinginan Pak Presiden (Prabowo Subianto) tiap minggu maka kita butuh lebih banyak lagi,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Menurut Dadan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar.

Untuk satu SPPG saja, diperlukan empat kandang ayam petelur dan sembilan kandang ayam pedaging. Sementara itu, pakan ayam sebagian besar harus berasal dari jagung.

“Untuk empat kandang petelur saja butuh 18 hektare luas panen jagung karena pakannya 50 persen harus jagung,” jelas Dadan.

Selain ayam dan telur, setiap dapur SPPG juga membutuhkan kebun pisang seluas 1,5 hektar untuk menyediakan buah dua kali seminggu serta 32 kolam lele jika di wilayah itu masyarakat gemar mengonsumsi ikan lele.

Dadan menilai kebutuhan besar ini bisa menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar SPPG.

“Dan ini saya kira potensi ekonomi yang luar biasa yang bisa dibina oleh siapa pun untuk menemukan wirausaha baru di sekitar SPPG,” katanya.

Dadan menambahkan BGN akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia agar pendanaan untuk pembangunan peternakan dapat menyasar langsung masyarakat sekitar dapur MBG.

“Kemudian terkait yang pasok saya setuju semuanya berbasis lokal, dan kami nanti akan sampaikan ke Danantara agar uangnya membiayai masyarakat yang ada di sekitar SPPG,” ujar Dadan.

Ia menilai pendekatan berbasis lokal tersebut penting agar masyarakat desa menjadi bagian dari rantai pasok bahan pangan MBG, mulai dari peternak ayam, pembudidaya ikan, hingga petani jagung dan pisang.

“Kita juga butuh minimal 1 juta ayam pedaging baru, ayam pedaging untuk diternakkan. Kalau tidak, kita akan kekurangan juga. Demikian juga untuk sayuran dan lain-lain,” imbuhnya.

Program MBG yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo diperkirakan akan meningkatkan konsumsi protein hewani nasional secara signifikan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya telah menyiapkan investasi sebesar Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia.

Menteri Pertanian merangkap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan investasi ini merupakan bagian dari rencana besar hilirisasi sektor pangan dan pertanian yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Danantara Indonesia.

Program ini ditujukan agar tidak terjadi kekurangan pasokan ayam dan telur seiring dengan perluasan program MBG.

Amran menyebut kebutuhan tambahan untuk menopang program tersebut mencapai 700 ribu ton telur dan 1,1 juta ton ayam pedaging per tahun. Selain menjaga pasokan, proyek ini juga diharapkan dapat mendorong pemerataan perekonomian di desa dan menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam empat tahun ke depan.

Pemerintah menargetkan pembangunan peternakan ayam terintegrasi dapat dimulai pada awal tahun 2026 setelah selesainya studi kelayakan.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Istana Respons Purbaya yang Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

    Istana Respons Purbaya yang Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan Prasetyo merespons sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat. […]

  • Larangan Kembang Api Tahun Baru di Jakarta Tahun Ini

    Larangan Kembang Api Tahun Baru di Jakarta Tahun Ini

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Perayaan tahun baru 2026 di Jakarta kali ini akan berbeda. Kembang api dilarang dinyalakan saat pergantian tahun nanti. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian Tahun Baru 2026. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh kegiatan yang memerlukan perizinan, baik yang digelar pemerintah […]

  • Transformasi Ekonomi Nasional: Menkop Ferry Tekankan Peran Koperasi Capai Pertumbuhan 8%

    Transformasi Ekonomi Nasional: Menkop Ferry Tekankan Peran Koperasi Capai Pertumbuhan 8%

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Azam
    • 0Komentar

    Great Institute menyelenggarakan seminar Great Lecture dengan tema Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8%. Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh penting dalam bidang ekonomi nasional, antara lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Didik Madiyono, Direktur GREAT Intitute Syahganda […]

  • Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Prabowo

    Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik Prabowo

    • calendar_month Senin, 27 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh dan pejabat di bawah kepemimpinannya hari ini. Tokoh yang dilantik oleh Prabowo mulai dari aktivis buruh hingga penasihat khusus Presiden RI. Acara pelantikan Menteri hingga Kepala Badan ini terselenggara di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Keenam tokoh ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo. Acara diawali dengan […]

  • 13,5 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Mensos: Tak Ada yang Dikurangi, Tapi Direalokasi

    13,5 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Mensos: Tak Ada yang Dikurangi, Tapi Direalokasi

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Kementerian Sosial menegaskan penonaktifan 13,5 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukanlah bentuk pengurangan subsidi BPJS Kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penonaktifan kepesertaan PBI JK itu merupakan realokasi kepada warga yang lebih miskin dan rentan. Pria yang biasa disapa Gus Ipul itu mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan setelah […]

  • Inilah Perpres 92/2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah

    Inilah Perpres 92/2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id- Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah pada tanggal 8 September 2025. Penerbitan Perpres yang dapat diakses di laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara ini merupakan amanat dari Pasal 106A ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun […]

expand_less