Hukum

Ringkasan Singkat: KPPU secara aktif memantau praktik anti persaingan seperti kartel, penyalahgunaan posisi dominan, serta transaksi merger yang berpotensi merugikan pasar. Bila ada indikasi pelanggaran, mereka dapat membuka penyelidikan, menjatuhkan sanksi administratif, dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengembalikan kondisi persaingan yang sehat. Pengawasan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh KPPU melibatkan pemantauan aktif atas praktik bisnis yang […]

Ringkasan Singkat: Perusahaan wajib mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022) yang menekankan pengumpulan data harus didasarkan pada persetujuan jelas, penggunaan data dibatasi pada tujuan yang sah, dan harus dilindungi dengan langkah keamanan teknis serta prosedur internal. Selain itu, mereka harus menunjuk Data Protection Officer, menyusun kebijakan privasi, serta melaporkan pelanggaran data dalam waktu 72 jam […]

Ringkasan Singkat: Dalam penjualan saham perusahaan, hukum mengatur hak dan kewajiban pembeli serta penjual lewat perjanjian saham, persetujuan RUPS, dan kepatuhan pada peraturan OJK serta UU Perseroan Terbatas. Analisis biasanya menilai keabsahan otorisasi, kepatuhan dokumen, serta potensi risiko seperti pelanggaran insider trading. Konsultasi dengan advokat korporasi penting agar transaksi tetap sah dan terhindar sengketa. Analisis […]

Jakarta. Strategynews.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernah didatangi oleh KPK, yang membawa laporan akan menindak anak buahnya. Presiden mengatakan saat itu juga mempersilakan KPK melakukan penindakan dengan catatan harus sudah memiliki bukti yang kuat terhadap kesalahan anak buahnya. Merespons cerita presiden, pihak KPK pun memberikan penjelasan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan sikap presiden dalam […]

Ringkasan Singkat: Melalui satu pintu digital, OSS mempermudah pelaku usaha mendapatkan izin mulai dari izin usaha, lingkungan, hingga sektor khusus tanpa harus mengunjungi banyak instansi. Semua data terpusat, sehingga prosesnya lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau secara real‑time. Pada praktiknya, perusahaan biasanya hanya mengisi formulir online, kemudian sistem otomatis mengarahkan ke lembaga terkait untuk persetujuan. […]

Ringkasan Singkat: Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 71/2021 yang menetapkan pajak karbon sebesar US$30 per ton CO₂ untuk pembangkit listrik batu bara ≥50 MW dan industri berat lainnya. Karena itu, perusahaan energi, semen, serta produsen baja mulai menginvestasikan sistem pengukuran emisi dan mengejar energi terbarukan, meski banyak yang masih berada pada fase persiapan awal dan memerlukan […]

Ringkasan Singkat: Pembahasan RUU Ekonomi Digital kini sudah berada di tahap final DPR setelah serangkaian dengar pendapat dengan pelaku industri dan akademisi. Fokus utama yang disorot meliputi regulasi e‑commerce, perlindungan data pribadi, serta dukungan fintech untuk inklusi keuangan. Diharapkan undang‑undang ini menjadi landasan hukum yang memperkuat ekosistem digital Indonesia. Perkembangan pembahasan RUU Ekonomi Digital kini […]

Ringkasan Singkat: Jika mitra bisnis melanggar perjanjian, kumpulkan semua bukti tertulis seperti kontrak, korespondensi, dan catatan pelanggaran. Selanjutnya, kirimkan surat somasi yang menuntut pemenuhan atau ganti rugi dalam jangka waktu wajar. Bila tidak ada respons, ajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk menuntut pemenuhan spesifik atau kompensasi sesuai ketentuan KUHPerdata. Jika mitra bisnis melanggar isi perjanjian, […]

Ringkasan Singkat: Peraturan terbaru menurunkan standar pesangon menjadi satu bulan upah untuk setiap tahun masa kerja, ditambah tunjangan hari tua 2 % dari total upah. Sementara itu, jenis kontrak kerja menjadi lebih fleksibel: PKWT dapat berlanjut hingga tiga tahun dengan perpanjangan otomatis, dan aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) kini mengharuskan prosedur mediasi terlebih dahulu. Kedua perubahan […]

Ringkasan Singkat: Di Indonesia, penyelesaian sengketa bisnis umumnya dimulai dengan mediasi atau konsiliasi melalui lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kemudian dilanjutkan ke arbitrase bila disepakati. Jika upaya di luar pengadilan tak berhasil, pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi sesuai nilai perkara, mengikuti prosedur dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata dan Undang‑Undang […]