Hukum

Ringkasan Singkat: KPPU memantau serta menindak praktik anti‑persaingan seperti kartel, penyalahgunaan posisi dominan, atau merger yang dapat mengurangi kompetisi melalui penyelidikan, sanksi administratif, dan rekomendasi kebijakan. Upaya ini bertujuan melindungi konsumen dan menjaga agar pasar tetap terbuka bagi pemain baru. KPPU memantau persaingan usaha yang tidak sehat dengan cara memeriksa pola harga, kesepakatan antar perusahaan, […]

Ringkasan Singkat: Perusahaan wajib mematuhi Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022), yang menuntut adanya persetujuan jelas dari pemilik data sebelum pengumpulan, serta penyimpanan data yang aman dan terbatas pada tujuan yang telah disepakati. Selain itu, tiap organisasi harus menyiapkan kebijakan internal, menunjuk petugas perlindungan data (Data Protection Officer), dan melaporkan setiap insiden kebocoran kepada otoritas […]

Ringkasan Singkat: Penjualan saham perusahaan harus mematuhi Undang‑Undang Perseroan Terbatas, peraturan OJK, dan perjanjian jual‑beli yang mencakup due diligence, penilaian nilai wajar, serta persetujuan dewan komisaris. Selain itu, perlindungan hak pemegang saham minoritas dan pelaporan ke Bursa efek menjadi syarat wajib agar transaksi sah secara hukum. Saat sebuah perusahaan memutuskan untuk menjual sebagian atau seluruh […]

Ringkasan Singkat: Indonesia mengatur pajak karbon lewat Peraturan Pemerintah No. 79/2019 yang menetapkan tarif bagi emisi CO₂ dari sektor energi dan industri, serta rencana implementasi melalui mekanisme perdagangan karbon. Sebagian besar perusahaan besar sudah mulai mengintegrasikan audit emisi dan teknologi rendah karbon, namun kesiapan secara luas masih bervariasi karena tantangan biaya dan infrastruktur. Di Indonesia, pajak […]

Ringkasan Singkat: Ombudsman berfungsi sebagai pengawas independen yang menampung, menyelidiki, dan menindaklanjuti pengaduan warga terkait pelayanan pemerintah, sehingga mendorong akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Dengan wewenang rekomendasi serta publikasi temuan, lembaga ini menekan praktik korupsi, nepotisme, dan birokrasi berlebihan, serta meningkatkan transparansi layanan publik. Peran Lembaga Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik terletak pada fungsi independen yang […]

Ringkasan Singkat: Konsultasi publik tentang RUU Ekonomi Digital kini berada pada fase revisi akhir, dengan penekanan pada regulasi data, perlindungan konsumen di e‑commerce, serta penguatan kerangka fintech. Pemerintah menargetkan penyelesaian rancangan undang‑undang tersebut sebelum akhir tahun, sambil mengakomodasi masukan dari pelaku industri dan akademisi. Perkembangan pembahasan RUU Ekonomi Digital kini menjadi sorotan utama karena mengatur […]

Ringkasan Singkat: Jika pihak lain tidak memenuhi kewajiban, pertama kirim somasi tertulis berisi batas waktu pemenuhan dan konsekuensi hukum. Bila tidak ada respons, upayakan mediasi atau arbitrase sesuai klausul kontrak untuk menghindari proses panjang. Jika penyelesaian di luar pengadilan gagal, ajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan bukti perjanjian dan dokumen pendukung untuk menuntut ganti rugi […]

Ringkasan Singkat: Biasanya sengketa bisnis diselesaikan lewat mediasi atau konsiliasi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau melalui proses litigasi di Pengadilan Niaga. Jika memilih arbitrase, putusan bersifat final dan dapat dieksekusi langsung. Pilihan jalur tergantung pada klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian serta kebutuhan akan kecepatan dan kepastian hukum. Dalam praktik, tata cara hukum penyelesaian […]

Ringkasan Singkat: Untuk melindungi identitas dan karya, pemilik bisnis biasanya mengajukan permohonan merek dagang di Direktorat Jenderal HKI, melampirkan bukti penggunaan, dan membayar biaya administrasi; hak cipta otomatis melekat pada karya kreatif, namun pendaftaran di Kemenkumham memberi bukti kuat bila terjadi sengketa. Prosesnya umumnya memakan beberapa minggu hingga tiga bulan tergantung kelengkapan dokumen. Jika Anda […]

Ringkasan Singkat: Pelaku usaha kecil biasanya memulai dengan mendaftarkan usahanya secara resmi di kantor pemerintahan terkait, seperti Dinas Koperasi atau BKPM, agar hak kepemilikan dan izin operasional diakui secara hukum. Selanjutnya, mereka dapat memanfaatkan layanan bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Badan Pengembangan Usaha Kecil, untuk mendapatkan nasihat tentang kontrak, sengketa, […]