Breaking News
light_mode
Beranda » News » Menteri ESDM & Dirut PLN Beri Penjelasan Terkait Kondisi Listrik RI Terkini

Menteri ESDM & Dirut PLN Beri Penjelasan Terkait Kondisi Listrik RI Terkini

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta. Strategynews.id  – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memberikan penjelasan terkait gangguan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Hal ini disampaikan menyusul terjadinya pemadaman bergilir di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir.

Bahlil mengaku menaruh perhatian penuh atas terjadinya pemadaman bergilir yang dilakukan PT PLN (Persero) di sejumlah daerah. Karena itu, ia meminta PLN untuk segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN,” ucap Bahlil dalam siaran persnya, dikutip Senin (22/6/2026).

Ia lantas menegaskan bahwa PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal. Pasalnya, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.

“Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk didalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN,” tuturnya.

Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit. Ia menegaskan, secara umum kebutuhan batu bara untuk PLN telah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.

“Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Dimananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plan-nya itu bukan tugas Dirijen Menerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN,” terang Bahlil.

Sementara itu, Darmawan mengungkapkan bahwa kondisi sistem kelistrikan, khususnya di Pulau Jawa mulai menunjukkan perbaikan setelah sempat terjadi pemadaman bergilir di sejumlah wilayah pada pekan lalu.

Hal ini dia ungkapkan saat hendak menghadap Presiden Prabowo di Istana. Menurutnya sejak hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik.

“Bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik, dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut,” ujar Darmawan di Istana, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik milik PLN maupun pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP) mulai kembali mengalir sehingga memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jaw

Selain itu, dua pembangkit besar milik mitra PLN yang sebelumnya mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kini terus dalam proses pemulihan. Salah satu pembangkit telah berhasil diperbaiki dan kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu malam.

“Dan ada kabar yang baik tadi malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” ujarnya.

Darmawan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas dukungan, arahan, dan koordinasi yang diberikan selama proses pemulihan sistem kelistrikan berlangsung.

“Kami juga melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan juga melakukan penguatan pada pembangkit, baik itu milik PLN maupun milik mitra kami yaitu Independent Power Producer. Kami melakukan upaya all out, 24 jam 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan,” kata dia.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala Badan Pangan, Mentan Amran: Ini Arahan Langsung Presiden Prabowo

    Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala Badan Pangan, Mentan Amran: Ini Arahan Langsung Presiden Prabowo

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News- Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang kini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, pertanyaan mengenai penggabungan dua kementerian/lembaga tersebut menjadi perbincangan. Sebetulnya apa alasan dibalik keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Mentan Amran menjadi bos Bapanas? Menanggapi hal tersebut, Amran menjelaskan bahwa keputusan pengangkatan dirinya jadi Kepala Bapanas merupakan arahan langsung dari […]

  • Mengapa Transformasi Awan untuk Bisnis Kecil

    Mengapa Transformasi Awan untuk Bisnis Kecil

    • calendar_month Minggu, 21 Jun 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Transformasi awan adalah proses migrasi sistem dan aplikasi ke infrastruktur cloud. Umumnya, perusahaan melakukan transformasi awan untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi biaya operasional. Berdasarkan data, rata-rata perusahaan dapat menghemat sekitar 30% biaya IT setelah melakukan transformasi awan. Transformasi awan adalah proses migrasi sistem dan aplikasi bisnis ke awan, yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan […]

  • Dirjen Pajak Mengungkap 282 Perusahaan Langgar Aturan Ekspor CPO

    Dirjen Pajak Mengungkap 282 Perusahaan Langgar Aturan Ekspor CPO

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id  – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan 282 perusahaan diduga melakukan praktik penggelapan dokumen atau under-invoicing ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO ). Pelanggaran aturan ekspor ini meliputi Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengumpulkan hasil temuan 25 wajib pajak yang melanggar sepanjang tahun 2025, dan 257 wajib pajak […]

  • Pemerintah membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah

    Pemerintah membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News – Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah guna memastikan pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan tepat waktu. “Satgas ini merupakan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas lalu, tanggal 15 (Oktober 2025), dan ditindaklanjuti dengan rakortas menteri dan tujuannya adalah untuk mengoordinasi dan mengonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah […]

  • Strategi Ekspor Produk Lokal Menembus Pasar Internasional: Data 2024

    Strategi Ekspor Produk Lokal Menembus Pasar Internasional: Data 2024

    • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Untuk menembus pasar internasional, produsen lokal biasanya memulai dengan riset regulasi dan preferensi konsumen di negara target, lalu menyesuaikan standar kualitas serta label produk sesuai kebutuhan. Selanjutnya, membangun kemitraan dengan distributor atau platform e‑commerce global, serta memanfaatkan insentif pemerintah seperti program ekspor, dapat mempercepat akses pasar dan mengurangi risiko logistik. Strategi ekspor produk […]

  • UMP 2026 Naik, Bentuk Perlindungan Dasar Pada Hak Pengupahan

    UMP 2026 Naik, Bentuk Perlindungan Dasar Pada Hak Pengupahan

    • calendar_month Sabtu, 27 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – UMP berfungsi sebagai batas terendah upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh di wilayah provinsi yang bersangkutan, sebagai bentuk perlindungan dasar terhadap hak pengupahan.  Kabar yang dinantikan jutaan pekerja di seluruh Indonesia akhirnya terjawab. Menjelang pergantian tahun, pemerintah bersama Dewan Pengupahan Nasional telah menuntaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). […]

expand_less