Breaking News
light_mode
Beranda » News » Bisnis » Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Hasilkan Komitmen Bisnis Rp575 Triliun

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Hasilkan Komitmen Bisnis Rp575 Triliun

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Strategynews.id – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan kunjungan kenegaraan ke Republik Korea menghasilkan capaian konkret berupa komitmen kerja sama bisnis dengan nilai yang sangat signifikan.

Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 2 April 2026, Seskab Teddy menjelaskan bahwa total nilai kesepakatan bisnis yang berhasil dihimpun dari kedua negara mencapai USD 33,89 miliar atau setara dengan Rp575 triliun.

“Dari Jepang tercatat komitmen bisnis sebesar USD 23,63 miliar atau setara Rp401,7 triliun, sementara dari Republik Korea mencapai USD 10,26 miliar atau setara Rp174 triliun. Sehingga total keseluruhan mencapai USD 33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun,” ujar Seskab Teddy.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, serta pembangunan sektor strategis nasional.

Lebih lanjut, Seskab menegaskan bahwa keterlibatan langsung Presiden Prabowo dalam dialog dengan para pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam mendorong terwujudnya kesepakatan tersebut.

“Bapak Presiden tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi aktif mendengarkan, merespons cepat, dan memberikan solusi serta perintah langsung atas berbagai masukan dari dunia usaha. Ini yang membuat kepercayaan investor semakin kuat,” tambahnya.

Seskab juga memastikan bahwa pemerintah akan mengawal seluruh komitmen tersebut agar dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Langkah Cerdas Luncurkan Bimbingan Intensif Persiapan SPMB Mandiri UIN Jakarta

    Langkah Cerdas Luncurkan Bimbingan Intensif Persiapan SPMB Mandiri UIN Jakarta

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Jakarta, 11 Juni 2025 – Menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025, penyelenggara pendidikan Langkah Cerdas menghadirkan program Bimbingan Intensif (Bimtes) yang dirancang secara khusus untuk membantu para calon mahasiswa mempersiapkan diri secara optimal. Program ini menawarkan sistem pembelajaran terfokus yang disesuaikan dengan karakteristik dan pola soal ujian […]

  • 2 Tangki Minyak Raksasa Pertamina Rampung Dibangun, Terbesar di Asia Tenggara!

    2 Tangki Minyak Raksasa Pertamina Rampung Dibangun, Terbesar di Asia Tenggara!

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta – Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah menyelesaikan pembangunan 2 unit tangki raksasa baru. Hal ini dilakukan untuk memperkuat manajemen inventori minyak mentah dalam rangka mendukung akan beroperasinya unit-unit operasi utama hasil proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan Lawe-Lawe. Pjs. Corporate Secretary KPI, Milla Suciyani mengatakan bahwa 2 unit tangki baru ini berlokasi di […]

  • Ketuk Palu Putusan MK, Prabowo Diharap Tarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil

    Ketuk Palu Putusan MK, Prabowo Diharap Tarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id  – Setelah MK ketuk palu terkait jabatan sipil yang diisi oleh anggota polisi, berharap Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Polri aktif yang kini masih menduduki jabatan sipil. Harapan itu disampaikan Benny menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa polisi tak boleh menduduki jabatan sipil tanpa pensiun atau mundur dari institusi Polri […]

  • Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Mulai 2026, Ini Syarat dan Sasarannya

    Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan Mulai 2026, Ini Syarat dan Sasarannya

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan mulai 2026. Langkah ini diharapkan bisa meringankan beban jutaan masyarakat yang kesulitan membayar iuran, sekaligus memastikan seluruh warga tetap memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Rencana ini pertama kali diungkapkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia menyebut, pemerintah sedang menyiapkan mekanisme pembebasan […]

  • Gus Yahya Melawan  Pemberhentiannya: Klaim Dokumen Tak Sah, Tegaskan Tidak Akan Mundur

    Gus Yahya Melawan  Pemberhentiannya: Klaim Dokumen Tak Sah, Tegaskan Tidak Akan Mundur

    • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Dinamika kepemimpinan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin hangat dengan beredarnya surat yang menyebutkan Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PBNU terhitung sejak Rabu (26/11/2025). “Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU […]

  • Wamenkum-HAM Beri Penjelasan Alasan Pemerintah Prioritaskan Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana.

    Wamenkum-HAM Beri Penjelasan Alasan Pemerintah Prioritaskan Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana.

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Menteri Hukum Edwar Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Eddy Hiariej, sapaan Edwar Omar Sharif Hiariej, mengatakan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana mendesak karena keberadaannya merupakan amanat Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Jadi, (RUU Penyesuaian Pidana) itu yang […]

expand_less