Breaking News
light_mode
Beranda » News » Bisnis » Potensi Wakaf Capai Rp180 Triliun per Tahun, Ma’ruf Amin: Bisa Atasi Kemiskinan

Potensi Wakaf Capai Rp180 Triliun per Tahun, Ma’ruf Amin: Bisa Atasi Kemiskinan

  • account_circle Jamil F.J.
  • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Strategynews.id  – Wakil Presiden (Wapres) RI ke-13, Ma’ruf Amin, mengungkapkan potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Jika dikumpulkan, wakaf uang per tahunnya bisa mencapai Rp180 triliun.

Dana abadi umat ini dinilai Ma’ruf Amin memiliki peran strategis. Dapat menjadi solusi efektif untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Ma’ruf Amin dalam acara diskusi Wakafpreneur Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi), di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

“Makanya saya terus mendorong, karena wakaf ini potensinya besar sekali. Apalagi sekarang potensi wakaf kita per tahunnya Rp180 triliun,” kata Ma’ruf Amin.

“Dan insyaallah kalau wakaf ini kita bisa kembangkan untuk menanggulangi kemiskinan, saya kira,” lanjutnya.

Ma’ruf Amin menjelaskan, wakaf merupakan instrumen dana abadi umat selain zakat. Bahkan, wakaf memiliki keunggulan karena modalnya tidak boleh hilang, sehingga berpotensi untuk terus berkembang layaknya bola salju.

“Wakaf itulah yang di dalam hadits disebut sebagai sodakoh jariyah. Seseorang kalau meninggal amalnya putus, kecuali tiga hal. Satu sodakoh jariyah yang mengalir, karena modalnya tidak pernah habis, menghasilkan terus,” terang Ma’ruf Amin.

Menurut data yang ia peroleh, Ma’ruf Amin menyebut masih banyak masyarakat Indonesia yang masuk kategori miskin. Karena itu, dana sosial seperti wakaf sangat diperlukan agar penanggulangan kemiskinan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Justru di saat ini kita memerlukan banyak dukungan, karena masyarakat Indonesia kan masih banyak yang miskin. masih mencapai 8 persen, bahkan ada yang ekstrem, walaupun antara 1 atau 0, atau 1 persen itu masih ada,” imbuh Ma’ruf Amin.

“Jadi dana-dana seperti hal sosial seperti (wakaf) ini, itu sangat diperlukan. Sehingga tidak membebani APBN, tapi juga dana umat, dari umat untuk umat,” tukasnya.

  • Penulis: Jamil F.J.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Bangun 104 Gedung Permanen

    Presiden Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Bangun 104 Gedung Permanen

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Sebanyak 166 Sekolah Rakyat (SR) akan diluncurkan serentak pada Senin, 12 Januari 2026. Peluncuran ini dibarengi dengan seremoni groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia. Acara Peresmian 166 Titik Sekolah Rakyat dan Groundbreaking 104 Sekolah Rakyat Permanen Se-Indonesia akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu […]

  • Siap-siap! LPG Bakal Diganti DME, Teknologinya dari China

    Siap-siap! LPG Bakal Diganti DME, Teknologinya dari China

    • calendar_month Minggu, 26 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta. Strategynews.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) bakal di mulai tahun depan. Proyek hlirisasi dari batu bara ini diharapkan dapat menjadi solusi pengganti impor LPG. Bahlil mengatakan proyek hilirisasi batu bara ini masuk dalam 18 proyek hilirisasi yang saat ini sedang […]

  • Prabowo Sambut Hangat Presiden Brasil di Istana Merdeka

    Prabowo Sambut Hangat Presiden Brasil di Istana Merdeka

    • calendar_month Kamis, 23 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News – Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan pelukan hangat menyambut secara resmi kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka , Jakarta, pada Kamis (23/10/2025). Kedatangan Presiden Lula ini juga disambut dalam upacara kenegaraan penuh kehormatan. Upacara tersebut menandai dimulainya kunjungan kenegaraan Presiden Lula ke Indonesia. Rombongan Presiden Lula […]

  • Prabowo Kunjungan ke Kanada, Berharap Bisa Menjamu PM Kanada di Indonesia.

    Prabowo Kunjungan ke Kanada, Berharap Bisa Menjamu PM Kanada di Indonesia.

    • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Kanada, memuji Kanada sebagai salah satu negara Barat kuat yang konsisten memperhatikan negara-negara berkembang. Prabowo mengundang Perdana Menteri Kanada Mark Joseph Carney ke Indonesia sebagai bentuk pertemuan balasan. Awalnya Prabowo meminta maaf kepada Carney karena tidak dapat memenuhi undangan pertemuan negara-negara Selatan. Prabowo menjanjikan akan segera bertemu Carney […]

  • 499 Personel Dilantik jadi Komcad Matra Darat

    499 Personel Dilantik jadi Komcad Matra Darat

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Sebanyak 499 personel dilantik jadi Komponen Cadangan (Komcad) Matra Darat. Upacara pelantikan dipimpin Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan RI, Letjen TNI Gabriel Lema dan berlangsung di Lapangan Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Dilansir dari keterangan Penkodam II/Sriwijaya, Sabtu (8/11), dalam amanat tertulis Menteri Pertahanan […]

  • Izin 28 Perusahaan Dicabut Gara-gara Garap Hutan Lindung dan tak Bayar Pajak

    Izin 28 Perusahaan Dicabut Gara-gara Garap Hutan Lindung dan tak Bayar Pajak

    • calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap jenis pelanggaran yang dilakukan 28 perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan yang izinnya telah dicabut karena terbukti melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan Prasetyo kepada wartawan usai konferensi pers terkait pencabutan perizinan Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), izin usaha pertambangan (IUP), dan izin […]

expand_less