Jakarta, Strategynews.id – Rencana pembangunan 100 unit gudang milik Perum Bulog pada 2026 akan difokuskan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung proyek tersebut sebagai bagian dari penguatan cadangan pangan nasional.
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pembangunan gudang di wilayah 3T menjadi prioritas karena daerah-daerah tersebut rentan mengalami gangguan pasokan pangan, terutama beras.
Selama ini banyak wilayah 3T tidak memiliki fasilitas penyimpanan. Saat musim pasang atau angin barat dan kapal tak bisa berlayar, masyarakat di wilayah itu bisa kehabisan stok.
“Jadi gini, gudang yang kita bangun itu gudang-gudang terutama yang di 3T dulu, terdepan, terluar, dan terpencil. Daerah dari jauh itu kasihan, seperti saudara-saudara kita di Pulau Rote dan sebagainya yang tidak ada gudang,” ujar Rizal saat ditemui di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). Setelah wilayah 3T, pembangunan gudang diarahkan ke kabupaten dan kota yang belum memiliki gudang Bulog.
Rizal mengaku banyak daerah tidak memiliki fasilitas penyimpanan karena sebagian besar gudang merupakan bangunan lama atau peninggalan era Presiden Soeharto, namun tidak pernah ditambah.
Kondisi ini membuat Bulog harus menyewa lebih dari 100 gudang swasta untuk menampung serapan beras.
Dengan penugasan Presiden untuk membangun 100 gudang baru, Bulog berharap kebutuhan sewa bisa ditekan dan distribusi beras ke seluruh Indonesia semakin kuat.
Sebagai dasar hukum, pemerintah telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang melibatkan Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Setelah SKB disepakati, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum pembangunan 100 gudang. Rizal memastikan Perpres bisa terbit akhir tahun ini sehingga proyek dapat mulai berjalan awal tahun depan.
“Diharapkan akhir tahun ini selesai (Perpres), supaya di awal tahun sudah bisa kerja,” paparnya. Perpres juga akan menetapkan besaran anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rizal belum merinci jumlah pastinya, namun ia menyebut seluruh persyaratan sudah disiapkan.
Meski demikian, Mentan Amran sebelumnya sudah mengungkap bahwa Presiden Prabowo telah merestui alokasi dana sekitar Rp 5 triliun untuk pembangunan gudang Bulog.
