Breaking News
light_mode
Beranda » News » Bisnis » BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp114,28 triliun kepada 2,5 juta pelaku UMKM.” Hingga Agustus 2025,

BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp114,28 triliun kepada 2,5 juta pelaku UMKM.” Hingga Agustus 2025,

  • account_circle Azam
  • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, 18 September 2025 — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025 telah mencapai Rp114,28 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada sekitar 2,5 juta debitur di seluruh Indonesia.

Realisasi ini mencakup sekitar 65,31% dari total target KUR BRI tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp175 triliun.

Direktur Micro BRI, Akhmad Purwakajaya, menyampaikan bahwa BRI terus mendorong peningkatan akses pembiayaan seiring dengan tumbuhnya kapasitas UMKM. Ia menekankan bahwa KUR merupakan alat penting dalam mendorong pembiayaan produktif yang memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

“Kami berharap penyaluran KUR yang tepat sasaran mampu meningkatkan produktivitas pelaku usaha, mendukung keberlanjutan bisnis mereka, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. BRI tetap berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Akhmad saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Sebagian besar penyaluran KUR BRI masih menyasar sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, perdagangan, industri, serta sektor jasa. Hingga akhir Agustus 2025, sekitar 64,07% dari total pembiayaan KUR disalurkan ke sektor-sektor tersebut.

Dari semua sektor, pertanian menjadi penerima terbesar, dengan nilai penyaluran mencapai Rp50,95 triliun, atau sekitar 44,58% dari total realisasi KUR BRI. Hal ini menunjukkan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Dari sisi distribusi, akses masyarakat terhadap KUR BRI terus meningkat. Per Agustus 2025, tercatat bahwa 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia telah mendapatkan akses pembiayaan melalui KUR BRI, naik dibandingkan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 14 dan 15 rumah tangga.

Sejak pertama kali menyalurkan KUR pada 2015, BRI telah mengucurkan dana sebesar Rp1.371 triliun kepada sekitar 45,2 juta debitur hingga Agustus 2025

  • Penulis: Azam

Rekomendasi Untuk Anda

  • Memahami Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: Mekanisme, Kelebihan, dan Kekurangannya

    Memahami Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: Mekanisme, Kelebihan, dan Kekurangannya

    • calendar_month Minggu, 8 Jun 2025
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Sistem pemilu proporsional tertutup kembali menjadi perbincangan publik menjelang penyelenggaraan Pemilu. Dalam sistem ini, pemilih memberikan suara hanya kepada partai politik, bukan secara langsung kepada calon legislatif. Dalam praktiknya, partai politik menyusun daftar nama calon legislatif berdasarkan urutan tertentu sebelum pemilu. Nantinya, jumlah kursi yang didapat partai akan diisi oleh calon-calon berdasarkan urutan tersebut, tanpa […]

  • Membangun Suksesi Kepemimpinan Efektif Melalui Perencanaan yang Matang

    Membangun Suksesi Kepemimpinan Efektif Melalui Perencanaan yang Matang

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Suksesi kepemimpinan adalah proses pengalihan tanggung jawab dan wewenang dari pemimpin lama ke pemimpin baru. Umumnya, proses ini memakan waktu sekitar 6-12 bulan untuk memastikan transisi yang lancar. Berdasarkan data, perencanaan suksesi yang baik dapat meningkatkan keberhasilan perusahaan. Suksesi kepemimpinan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempersiapkan individu untuk mengambil alih posisi […]

  • Analisis Inflasi Indonesia dan Dampaknya terhadap Daya Beli – FAQ

    Analisis Inflasi Indonesia dan Dampaknya terhadap Daya Beli – FAQ

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Kenaikan inflasi di Indonesia belakangan ini menggerus daya beli masyarakat, terutama pada barang kebutuhan pokok yang harganya naik lebih cepat daripada upah. Akibatnya, konsumen cenderung menyesuaikan pola belanja, memprioritaskan barang esensial dan mengurangi pengeluaran non‑esensial. Sektor usaha juga merasakan tekanan margin karena biaya produksi yang meningkat. Kenaikan harga kebutuhan pokok sejak kuartal pertama […]

  • KUHP Nasional Tak Bisa Berlaku Tanpa KUHAP

    KUHP Nasional Tak Bisa Berlaku Tanpa KUHAP

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru belum dapat diimplementasikan tanpa adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pula. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan-ketentuan dalam KUHP Nasional yang belum diatur dalam KUHAP yang lama. “Tanpa KUHAP yang baru, beberapa ketentuan […]

  • Otomatisasi Industri: Pilihan Tepat untuk Efisiensi

    Otomatisasi Industri: Pilihan Tepat untuk Efisiensi

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Ringkasan Singkat: Otomatisasi industri adalah penggunaan teknologi untuk menggantikan pekerjaan manusia dalam proses produksi, umumnya dengan meningkatkan efisiensi sekitar 20%. Berdasarkan data, ini dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Otomatisasi industri mencakup penggunaan robot dan sistem kendali. Perbedaan Otomatisasi Industri dan Automatisasi: Mana yang Tepat untuk Anda? Dalam konteks Otomatisasi industri, sering kali kita mendengar […]

  • Pemerintah Akan Audit Ponpes Usia 100-200 Tahun Usai Insiden Ponpes Sidoarjo

    Pemerintah Akan Audit Ponpes Usia 100-200 Tahun Usai Insiden Ponpes Sidoarjo

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Pemerintah akan melakukan audit dan pendataan bangunan pondok pesantren (ponpes) untuk mengetahui kelayakannya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi bangunan roboh seperti insiden di Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan audit ini sebagai tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto soal penertiban bangunan ponpes. Audit akan dilakukan mulai […]

expand_less