KEMENKO PMK – Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Kepala BNPB, Wakil Gubernur Bali, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Wali Kota Denpasar, Deputi Kantor Staf Presiden, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Staf Khusus Menko PMK, serta Asisten Deputi Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, meninjau sejumlah titik terdampak banjir di Provinsi Bali, Jumat (12/9).
Peninjauan diawali di lokasi pengungsian Banjar Tohpati dan Banjar Sedana Mertha. Dalam dialog dengan para pengungsi dan kelompok rentan, Wapres menegaskan agar pemerintah memberikan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan.
“Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan terpenuhi, terutama bagi lansia, ibu menyusui, dan balita. Fasilitas publik dan sekolah juga harus segera diperbaiki agar anak-anak bisa kembali belajar,” tegas Gibran.
Selanjutnya, Wapres mengunjungi Pasar Badung, khususnya area basement yang terdampak banjir paling parah hingga menyebabkan aktivitas perdagangan lumpuh. Saat berdialog dengan para pedagang, Wapres menekankan komitmen pemerintah untuk memperbaiki fasilitas pasar.
“Aktivitas perdagangan harus segera pulih. Pemerintah berkomitmen untuk membantu pemulihan agar masyarakat bisa kembali bekerja,” ujarnya. Wapres Gibran juga mengapresiasi langkah cepat Pemda Bali yang telah bersinergi dengan berbagai pihak dalam penanganan darurat.
Usai mendampingi Wapres, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan meninjau Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Bali yang berfungsi sebagai Command Center Gubernur saat krisis darurat.
Menurutnya, keberadaan Pusdalops memperkuat sistem informasi kebencanaan di Bali. “Pusdalops ini menjadi pusat kendali yang strategis, karena bisa memantau kondisi lapangan secara real time melalui laporan digital dan CCTV di berbagai titik,” ujar Lilik.
Selain itu, Deputi Lilik juga mengunjungi Komunitas Pecinta Sungai (KPS) di Tukad Bindu, Denpasar. Ia memberikan apresiasi terhadap inisiatif masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai. “Gerakan komunitas seperti KPS sangat penting karena membangun kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Upaya ini sejalan dengan semangat pencegahan bencana yang berbasis pada kearifan lokal,” ungkapnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan untuk mencegah risiko bencana di masa mendatang.
