Breaking News
light_mode
Beranda » News » Satgas PKH Serahkan Rp13,2 Triliun dan Lahan 259.230 Hektare, Jaksa Agung: Bukti Hadirnya Negara

Satgas PKH Serahkan Rp13,2 Triliun dan Lahan 259.230 Hektare, Jaksa Agung: Bukti Hadirnya Negara

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta. Strategynews.id – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan hasil penagihan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penyerahan hasil penguasaan kembali hutan kepada negara. Penyerahan dilakukan di Gedung Jampidsus, Kejagung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Dalam penyerahan tahap ke-8 ini, Satgas PKH menyerahkan hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan sebesar Rp3.475.738.523.741,13.

“Hari ini kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp13.241.335.681.910,13 kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk disetorkan ke kas negara,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH.

Adapun total uang yang diserahkan mencapai Rp13.241.335.681.910,13. Rinciannya dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan sebesar Rp3.475.738.523.741.

Kemudian, dari PNBP Kejaksaan berupa penerimaan pajak atas wajib pajak tindak lanjut Satgas PKH sebesar Rp8.229.846.923.898, serta penanganan tindak pidana khusus pajak sebesar Rp1.535.750.234.271.

Satgas PKH juga menyerahkan penguasaan lahan kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare.

Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH sejak terbentuk pada Februari 2025 hingga hari ini berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 6.260.220,14 hektare.

Pada sektor pertambangan, Satgas PKH berhasil melakukan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 14.633,79 hektare.

Menurut Burhanuddin, capaian Satgas PKH ini merupakan wujud nyata dari hadirnya negara dalam menjaga kekayaan alam di Indonesia.

“Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, penegakan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ungkapnya.

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ungkap Ada 7 Perusahaan Asuransi yang Berpotensi Rugi Rp19,34 Triliun.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ungkap Ada 7 Perusahaan Asuransi yang Berpotensi Rugi Rp19,34 Triliun.

    • calendar_month Kamis, 25 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan  ( OJK ) mengungkap ada 7  perusahaan asuransi berpotensi rugi sebesar Rp19,34 triliun. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan 7 perusahaan asuransi tersebut masuk kategori pengawasan intensif dan khusus. “Tujuh perusahaan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp19,34 triliun, penurunan nilai manfaat sebesar 52,91 persen,” kata Ogi […]

  • Dilantik Jadi Wantimpres, Kiai Said: Saya Terima Amanah Ini sebagai Pengabdian, Bukan Jabatan

    Dilantik Jadi Wantimpres, Kiai Said: Saya Terima Amanah Ini sebagai Pengabdian, Bukan Jabatan

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta. Strategynews.id – Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA menyampaikan rasa syukur setelah resmi dilantik sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia. Kiai Said menyampaikan bahwa amanah tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk turut memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden demi kepentingan bangsa dan negara. “Alhamdulillah, saya menerima amanah ini […]

  • Presiden Prabowo Saksikan Langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara dari Tambang Ilegal kepada PT Timah

    Presiden Prabowo Saksikan Langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara dari Tambang Ilegal kepada PT Timah

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Strategynews, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung Penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk., yang digelar di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Senin, 6 Oktober 2025. Penyerahan aset dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, dilanjutkan dari Wakil Menteri Keuangan kepada […]

  • Local Government Studies (LOGOS) kritisi kinerja Menteri Pekerjaan Umum

    Local Government Studies (LOGOS) kritisi kinerja Menteri Pekerjaan Umum

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    strategynews.id, Jakarta – Kritikan tajam terhadap Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi disuarakan oleh Lembaga Local Government Studies setelah kebijakan rotasi dan pemberhentian ratusan pejabat dinilai arogan serta menimbulkan keresahan di internal kementerian. Dalam dua bulan terakhir, Menteri Dodi tercatat sudah dua kali melakukan perombakan besar-besaran. Pada 26 Mei 2026, sebanyak 520 pejabat eselon II dan […]

  • Cuaca Panas Landa Ciputat Tangsel, BMKG Jelaskan Penyebabnya

    Cuaca Panas Landa Ciputat Tangsel, BMKG Jelaskan Penyebabnya

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Tangerang Selatan, Strategynews.id – Cuaca panas melanda wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, dengan suhu udara mencapai 36 derajat celsius pada Senin (27/4/2026). Berdasarkan data pengamatan Stasiun Meteorologi BMKG di Balai Besar Wilayah II, cuaca panas dipengaruhi sejumlah faktor meteorologis yang terjadi secara bersamaan. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah II, Hartanto, mengatakan, posisi matahari yang saat ini […]

  • Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Pejabat Pajak, DJP Buka Suara.

    Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Pejabat Pajak, DJP Buka Suara.

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait penggeledahan sejumlah rumah pejabat oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pajak periode 2016-2020. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Kejagung. Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan jika sudah ada […]

expand_less