Breaking News
light_mode
Beranda » News » Hukum » Bahas Konflik Agraria Bersama DPR, Mendes Ungkap Ada 2 Desa di Bogor Dilelang Bank.

Bahas Konflik Agraria Bersama DPR, Mendes Ungkap Ada 2 Desa di Bogor Dilelang Bank.

  • account_circle Jamil F.J.
  • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, 24 September 2025 – Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto mengungkap ada dua desa di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor , Jawa Barat, yang dilelang oleh bank. Hal itu ditengarai lantaran tanah di dua desa itu jadi agunan oleh pihak perusahaan ke bank.

Hal itu diungkapkan Yandri sata beraudiensi dengan massa petani dan tiga Wakil Ketua DPR RI yakni, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Mulanya, Yandri mengungkapkan data kementeriannya yang menunjukkan ada 3 ribu desa masuk ke dalam kawasan hutan. Ia pun tak habis pikir ada desa yang masuk ke kawasan hutan.

“Bayangkan ini Pak Dasco, desanya penduduknya ada, KTP-nya ada, ikut pemilu, tapi desanya kawasan hutan semua,” ucap Yandri.

Ia pun mencontohkan Desa Sukawangi yang 100% wilayahnya masuk kawasan hutan. Yandri berkata, para warga tak bisa menggarap lahan di sana. “Kalau garap ditangkap, sudah 4 orang yang ditangkap,” ucapnya.

Selain itu, Yandri juga mencontohkan ada dua desa di Kecamatan Sukamakmur dilelang oleh bank. Kedua desa itu ialah Desa Sukamulya dan Sukaharja. Ia berkata, kedua desa itu telah berdiri sejak 1930.

“Tetapi ketika tahun 80, ada salah satu perusahaan itu mengagunkan tanah ke bank, ini kredit macet. Ternyata tanah itu tanah desa dan sekarang sedang dipasang plangnya,” kata Yandri.

“Saya kira ini DPR bersama pemerintah harus ambil sikap Pak Dasco. Tidak boleh di negeri ini, yang 80 tahun indonesia merdeka, ada desa yang dilelang Pak, sekali lagi mereka ikut pemilu, ada KTP-nya dan ada dana desanya Pak Dasco. Jadi dari Rp680 triliun 10 tahun dana desa itu, mereka juga dapat kucuran.”

Kendati demikian, Yandri berkata, pihaknya telah rapat khusus terkait masalah ini dengan Komisi V DPR RI. Kesimpulannya, bisa mengeluarkan status lahan desa dari kawasan hutan.

“Nah, ini ada kesimpulan rapatnya. Kesimpulan rapatnya itu sepakat Komisi V dan Kementerian Desa itu untuk mengeluarkan semua desa yang dalam kawasan hutan itu dikeluarkan dari kawasan hutan, Pak,” pungkasnya.

  • Penulis: Jamil F.J.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Akan Audit Ponpes Usia 100-200 Tahun Usai Insiden Ponpes Sidoarjo

    Pemerintah Akan Audit Ponpes Usia 100-200 Tahun Usai Insiden Ponpes Sidoarjo

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Pemerintah akan melakukan audit dan pendataan bangunan pondok pesantren (ponpes) untuk mengetahui kelayakannya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi bangunan roboh seperti insiden di Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan audit ini sebagai tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto soal penertiban bangunan ponpes. Audit akan dilakukan mulai […]

  • UU BUMN Baru: Modal Danantara Ditetapkan Rp 1.000 Triliun

    UU BUMN Baru: Modal Danantara Ditetapkan Rp 1.000 Triliun

    • calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapatkan modal besar dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam perubahan pasal 3G yang ada di beleid tersebut, dikutip Rabu (15/10/2025), […]

  • 7 Kota Siap Mulai Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik Tahun Depan

    7 Kota Siap Mulai Proyek Sulap Sampah Jadi Listrik Tahun Depan

    • calendar_month Sabtu, 25 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan ada tujuh kota yang dinyatakan telah siap melaksanakan proyek waste to energy (WTE) atau sulap sampah menjadi listrik. Hal ini telah disepakati dari rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang diselenggarakan hari ini.Zulhas mengatakan proyek ini akan menggunakan teknologi incinerator. Teknologi ini digunakan di negara-negara […]

  • Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala Badan Pangan, Mentan Amran: Ini Arahan Langsung Presiden Prabowo

    Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala Badan Pangan, Mentan Amran: Ini Arahan Langsung Presiden Prabowo

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News- Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang kini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, pertanyaan mengenai penggabungan dua kementerian/lembaga tersebut menjadi perbincangan. Sebetulnya apa alasan dibalik keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Mentan Amran menjadi bos Bapanas? Menanggapi hal tersebut, Amran menjelaskan bahwa keputusan pengangkatan dirinya jadi Kepala Bapanas merupakan arahan langsung dari […]

  • BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 T, Purbaya Buka Suara

    BGN Kembalikan Anggaran MBG Rp 70 T, Purbaya Buka Suara

    • calendar_month Selasa, 14 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan telah mengembalikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun. Pengembalian itu dilakukan karena diakui anggaran jumbo MBG belum bisa terserap seluruhnya.Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa anggaran yang dikembalikan oleh BGN adalah sebesar Rp 100 triliun. Anggaran […]

  • Kemenperin Tagih BYD dkk Produksi Lokal Mobil Listrik Minimal TKDN 40 Persen

    Kemenperin Tagih BYD dkk Produksi Lokal Mobil Listrik Minimal TKDN 40 Persen

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle admin
    • 0Komentar

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta kepada produsen otomotif yang sudah menikmati insentif impor berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) untuk memenuhi kewajiban produksinya dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sesuai aturan yang berlaku, seusai masa impor tersebut berakhir. Masa impor CBU peserta program bakal berakhir pada 31 Desember 2025. Setelah itu, insentif berupa pembebasan Bea Masuk dan PPnBM yang sudah […]

expand_less