Breaking News
light_mode
Beranda » News » Hukum » Bahas Konflik Agraria Bersama DPR, Mendes Ungkap Ada 2 Desa di Bogor Dilelang Bank.

Bahas Konflik Agraria Bersama DPR, Mendes Ungkap Ada 2 Desa di Bogor Dilelang Bank.

  • account_circle Jamil F.J.
  • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, 24 September 2025 – Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto mengungkap ada dua desa di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor , Jawa Barat, yang dilelang oleh bank. Hal itu ditengarai lantaran tanah di dua desa itu jadi agunan oleh pihak perusahaan ke bank.

Hal itu diungkapkan Yandri sata beraudiensi dengan massa petani dan tiga Wakil Ketua DPR RI yakni, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Mulanya, Yandri mengungkapkan data kementeriannya yang menunjukkan ada 3 ribu desa masuk ke dalam kawasan hutan. Ia pun tak habis pikir ada desa yang masuk ke kawasan hutan.

“Bayangkan ini Pak Dasco, desanya penduduknya ada, KTP-nya ada, ikut pemilu, tapi desanya kawasan hutan semua,” ucap Yandri.

Ia pun mencontohkan Desa Sukawangi yang 100% wilayahnya masuk kawasan hutan. Yandri berkata, para warga tak bisa menggarap lahan di sana. “Kalau garap ditangkap, sudah 4 orang yang ditangkap,” ucapnya.

Selain itu, Yandri juga mencontohkan ada dua desa di Kecamatan Sukamakmur dilelang oleh bank. Kedua desa itu ialah Desa Sukamulya dan Sukaharja. Ia berkata, kedua desa itu telah berdiri sejak 1930.

“Tetapi ketika tahun 80, ada salah satu perusahaan itu mengagunkan tanah ke bank, ini kredit macet. Ternyata tanah itu tanah desa dan sekarang sedang dipasang plangnya,” kata Yandri.

“Saya kira ini DPR bersama pemerintah harus ambil sikap Pak Dasco. Tidak boleh di negeri ini, yang 80 tahun indonesia merdeka, ada desa yang dilelang Pak, sekali lagi mereka ikut pemilu, ada KTP-nya dan ada dana desanya Pak Dasco. Jadi dari Rp680 triliun 10 tahun dana desa itu, mereka juga dapat kucuran.”

Kendati demikian, Yandri berkata, pihaknya telah rapat khusus terkait masalah ini dengan Komisi V DPR RI. Kesimpulannya, bisa mengeluarkan status lahan desa dari kawasan hutan.

“Nah, ini ada kesimpulan rapatnya. Kesimpulan rapatnya itu sepakat Komisi V dan Kementerian Desa itu untuk mengeluarkan semua desa yang dalam kawasan hutan itu dikeluarkan dari kawasan hutan, Pak,” pungkasnya.

  • Penulis: Jamil F.J.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hilirisasi Pertanian Kunci Kesejahteraan Petani

    Hilirisasi Pertanian Kunci Kesejahteraan Petani

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Strategy News, Pembangunan pertanian yang berhasil adalah menjadikan petani sebagai ruh utama kedaulatan pangan nasional kita. Kata kuncinya kesejahteraan. Bagaimana mewujudkan petani sejahtera? Hasil panen harus lebih banyak dari biaya produksi. Sawah tanam padi seluas satu hektare saat ini menghasilkan enam ton GKP dengan harga Rp 6.500 x 6.000 ‎= Rp 39 juta. Sementara itu […]

  • Pelantikan IKA PMII Ciputat 2025-2030 Dorong Transformasi Gerakan Alumni Menuju Kemandirian Sosial, Ekonomi, dan Keilmuan.

    Pelantikan IKA PMII Ciputat 2025-2030 Dorong Transformasi Gerakan Alumni Menuju Kemandirian Sosial, Ekonomi, dan Keilmuan.

    • calendar_month Senin, 15 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Cabang Ciputat secara resmi melaksanakan Pelantikan Pengurus Cabang masa khidmat 2025 – 2030 di Ballroom, Pondok Indah Golf Course, Jakarta Selatan, Minggu (14/12/2025). Acara mengusung tema “Together We Rise: Transformasi Gerakan Alumni Menuju Kemandirian Sosial, Ekonomi, dan Keilmuan”, diikuti oleh sekitar ratusan peserta dari […]

  • Prabowo Bertemu Raja dan Ratu Belanda di Istana Huis ten Bosch

    Prabowo Bertemu Raja dan Ratu Belanda di Istana Huis ten Bosch

    • calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id- Presiden Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, Belanda, Jumat (26/9/2025). Pertemuan bersama pemimpin Belanda ini menjadi salah satu agenda utama Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya. Kunjungan Presiden Prabowo ke Istana Huis ten Bosch menjadi momen istimewa karena tidak hanya […]

  • Sertijab Wamenhut Rohmat Marzuki, Menhut: Pilot-Kopilot Bersama Pastikan Asta Cita

    Sertijab Wamenhut Rohmat Marzuki, Menhut: Pilot-Kopilot Bersama Pastikan Asta Cita

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle Azam
    • 0Komentar

    Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan serah terima jabatan Wakil Menteri Kehutanan. Menhut Raja Antoni berharap kehadiran Wamenhut Rohmat Marzuki dapat menambah kekuatan dalam menjaga dan melestarikan hutan Indonesia.  Rohmat Marzuki kini menduduki posisi Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar Siddiq. Rohmat Marzuki telah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka (17/9). Serah terima jabatan […]

  • Seiring Mamdani di New York, Ghazala Hashmi jadi Wakil Gubernur Muslim Pertama di Virginia

    Seiring Mamdani di New York, Ghazala Hashmi jadi Wakil Gubernur Muslim Pertama di Virginia

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Kandidat dari Partai Demokrat Ghazala Hashmi menang pemilihan wakil gubernur (lieutenant governor) negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Ia akan menjadi perempuan Muslim pertama yang menduduki jabatan tersebut di Virginia. Berdasarkan perhitungan suara yang dirilis NBC News, Hashmi meraup 55,6 persen suara dari 96,5 persen suara yang masuk. Ia memimpin posisi teratas mengalahkan […]

  • Wamenkum-HAM Beri Penjelasan Alasan Pemerintah Prioritaskan Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana.

    Wamenkum-HAM Beri Penjelasan Alasan Pemerintah Prioritaskan Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana.

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Menteri Hukum Edwar Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Eddy Hiariej, sapaan Edwar Omar Sharif Hiariej, mengatakan pembahasan RUU Penyesuaian Pidana mendesak karena keberadaannya merupakan amanat Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Jadi, (RUU Penyesuaian Pidana) itu yang […]

expand_less