Breaking News
light_mode
Beranda » News » Tahun 2045 Kota Lama Semarang Diprediksi Jadi Lautan

Tahun 2045 Kota Lama Semarang Diprediksi Jadi Lautan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 16 Nov 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Semarang, Strategynews.id – Kawasan Kota Lama Semarang diprediksi bakal berubah menjadi lautan pada tahun 2045 mendatang.
Prediksi itu diungkapkan oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah (Jateng), Fahmi Bastian. Fahmi mengingatkan bahwa kawasan pesisir utara atau Pantura Jateng sudah berada dalam kondisi kritis.

Ia menyebut kawasan Kota Lama Semarang bisa tenggelam dan berubah menjadi lautan pada 2045. Fahmi mengatakan, Pantura termasuk Kota Semarang, Pekalongan, Demak, berada dalam kondisi yang sangat kritis, dilihat dari banjir yang merendam hingga seminggu lebih di Jalan Pantura Kaligawe, hingga penurunan muka tanah
land subsidence.

Ketiga daerah itu disebut paling berpotensi tenggelam akibat krisis iklim. Jika tidak ada langkah mitigasi serius, ia bahkan menyebut kawasan Kota Lama Semarang bisa tenggelam dan berubah menjadi laut pada 2045.

“Land subsidence kalau di Semarang di angka 8-12 cm. Tapi tiap tahun nggak sama, 5 cm. Ya, 2045 seperti Kota Lama itu ya juga sudah bisa jadi lautan itu,” kata Fahmi di Kecamatan Semarang Selatan, Sabtu (15/11/2025).

“Kalau di Pekalongan land subsidence itu lebih tinggi dibandingkan Semarang sebenarnya, 12-15 tapi rata-rata 8 cm,” lanjut Fahmi.

Sementara itu, land subsidence di Sayung, Kabupaten Demak, diakibatkan oleh tanah yang disapu ombak dan hilangnya mangrove, sehingga abrasi makin parah.

Fahmi menyebut, banjir besar yang merendam Pantura selama dua pekan lalu adalah sinyal keras bahwa kawasan tersebut memasuki fase kritis. Menurutnya, tenggelamnya pesisir bukan hanya soal rob atau cuaca ekstrem, tetapi kombinasi kerusakan ekologis dari hulu hingga hilir.

“Kalau kita bicara soal banjir, sebenarnya sungai-sungai yang masuk di Semarang atau Demak itu perlu dinormalisasi lagi. Karena dia tidak mampu lagi menampung debit air kiriman,” terangnya.

“Di konteks pesisirnya juga itu diperparah ekosistem mangrove yang rusak. Jadi bencana banjir kiriman datang, rob juga ada. Jadi ya air tidak bakalan keluar ke lautnya karena dorongan dari lautnya pun itu airnya juga ada,” sambungnya.

Fahmi juga menilai, banjir Semarang-Demak diperparah oleh proyek Tanggul Laut Semarang-Demak yang hingga kini belum tuntas, termasuk kolam retensi yang seharusnya menampung air, tetapi tak kunjung selesai.

Selain itu, lanjutnya, sungai-sungai yang mengalir ke Semarang dan Demak sudah tidak mampu menampung debit air karena tidak pernah dinormalisasi secara serius. Wilayah tangkapan air (catchment area) seperti Mijen dan Ngaliyan juga rusak akibat pembangunan perumahan tanpa mempertimbangkan daya dukung wilayah.

“Sungai-sungai di Semarang atau Demak itu perlu dinormalisasi karena tidak mampu lagi menampung debit air kiriman. Di konteks pesisirnya juga itu diperparah ekosistem mangrove yang rusak,” paparnya.

“Jadi bencana banjir kiriman datang, rob juga ada. Jadi ya air tidak bakalan keluar ke lautnya karena dorongan dari lautnya pun itu airnya juga ada,” lanjutnya.

Fahmi menilai, pemerintah justru mendorong pembangunan yang memperburuk pesisir. Ekosistem mangrove yang seharusnya menjadi benteng alami banyak digantikan industri dan kawasan terbangun. Padahal mangrove berfungsi menahan abrasi dan meredam kenaikan gelombang.

Menurutnya, melihat pola banjir, rob, dan amblesan tanah saat ini, Pantura tidak akan mampu menahan beban jika pembangunan terus digenjot tanpa memperhitungkan daya dukung dan daya tampung ekologi.

“Tidak mungkin Jateng akan selalu digenjot investasi kawasan-kawasan industri, yang sebenarnya memperparah kebencanaan. Pemerintah harus mampu bikin kebijakan yang melihat konteks daya dukung, daya tampung kita,” terangnya.

Solusi Banjir adalah Ekosistem Mangrove dan Kolam Retensi
Ia menekankan bahwa ekosistem mangrove adalah salah satu hutan tropis penting yang mampu meredam dampak krisis iklim, tetapi justru terpinggirkan dalam pembangunan pesisir Jateng.

Fahmi lantas mendorong pemerintah segera melakukan beberapa upaya yang disebut mampu menjadi langkah menangani kondisi Pantura yang sudah berada dalam fase kritisnya.

“Satu kolam retensi itu harus ada, kedua harus ada pengembangan ekosistem mangrove, ketiga menormalisasi sungai-sungai yang masuk di Semarang ataupun di Demak yang menjadi titik-titik banjir, keempat melihat bagaimana landscape dari wilayah,” urainya.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenag Siapkan Regulasi Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan untuk Pemberdayaan Umat

    Kemenag Siapkan Regulasi Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan untuk Pemberdayaan Umat

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Menag Nasaruddin Umar dan Sekjen Kamaruddin Amin Memberikan Arahan Pada Rapat Rutin Internal yang Digelar di Kantor Kementerian Agama, (4/11/2025). Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan perhatian khusus pada pengelolaan dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan umat. Menag menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan tata kelola dana sosial keagamaan agar berdaya guna bagi pemberdayaan ekonomi […]

  • Kejagung Geledah 5 Lokasi di Kasus Limbah Sawit, Ada Rumah Pejabat Bea Cukai

    Kejagung Geledah 5 Lokasi di Kasus Limbah Sawit, Ada Rumah Pejabat Bea Cukai

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah lima lokasi terkait kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit tahun 2022. Di antara lokasi-lokasi itu, disebutkan ada kantor hingga rumah pejabat Bea Cukai yang turut digeledah. “Yang jelas memang penggeledahan terkait dengan perkara di Bea Cukai ada penggeledahan lebih […]

  • Pemerintah Mau Menghapus Semua Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    Pemerintah Mau Menghapus Semua Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    • calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategy News- Pemerintah berencana menghapus semua tunggakan  iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan rencana itu sedang dipertimbangkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah masih perlu memverifikasi data. “Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus operasi, […]

  • Santri of The Year 2025, Ajang Apresiasi untuk Santri dan Pesantren Inspiratif

    Santri of The Year 2025, Ajang Apresiasi untuk Santri dan Pesantren Inspiratif

    • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta, Strategynews.id – Islam Nusantara Center (INC) kembali menggelar ajang penghargaan Santri of The Year 2025, sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi santri dan pesantren yang berperan besar dalam pembangunan bangsa. Kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun sejak 2017 ini kini memasuki tahun ke-8 penyelenggaraannya. Direktur Islam Nusantara Center Dr. M. Aly Taufiq menjelaskan, penyelenggaraan tahun […]

  • Laskar Santri Nusantara Dukung Kritikan Konstruktif terhadap Kebijakan Kehutanan: Kecam Alih Fungsi Kawasan Hutan Tanpa Kajian, Apresiasi Sikap Tegas Cak Imin

    Laskar Santri Nusantara Dukung Kritikan Konstruktif terhadap Kebijakan Kehutanan: Kecam Alih Fungsi Kawasan Hutan Tanpa Kajian, Apresiasi Sikap Tegas Cak Imin

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • 0Komentar

    Jakarta,Strategynews.id – Dewan koordinasi nasional laskar santri nusantara menyoroti bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Dalam momentum meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan di Indonesia akibat alih fungsi lahan untuk pertanian dan industri. Laskar Santri Nusantara mengeluarkan pernyataan sikap resmi sebagai bentuk dukungan terhadap pejabat publik yang berani mengadvokasi keberlanjutan lingkungan. “Kami memberi apresiasi kepada […]

  • Kepala BGN Buka Kartu Penyebab Keracunan MBG

    Kepala BGN Buka Kartu Penyebab Keracunan MBG

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Jamil F.J.
    • 0Komentar

    Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal kasus keracunan yang sempat menimpa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkapkan, ada dua faktor utama yang menjadi penyebab insiden tersebut. Dadan menjelaskan, salah satunya terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang baru beroperasi. Karena itu, dia menyarankan agar SPPG […]

expand_less